EKSISTENSI SISTEM HUKUM PERIZINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM OTONOMI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT

David Aprizon Putra


Abstract


Mining activity permit system would be the most urgent and most of its functions in maintaining the implementation of processing and protection of the environmental in Indonesia. For that purpose, it is expected the strengthening of the role of government, especially the local government as the owner of the mine producing areas. The ultimate goal of this course is for the benefit of mankind itself, society, state and nation of Indonesia. The permit system is desired able to preserve the rights of society as residents who has a wealth of space mining jurisdictions in general and the affected local communities in particular. After that the legality of permit system must have a strong substance of legal material used to be able to accommodate the interests and rights owned by the public. It is necessary to strengthen the quality of permits issued by the Regional Government in terms of safeguarding the rights of society-rich regions.

Keywords


Existence Mining Permit System; Regional Autonomy; Legal Instruments

Full Text:

PDF

References


Buku-buku :

Daud Silalahi, Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup (course materials). Lawencon Binding Centre, Bandung, 2013.

Daud Silalahi, Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup, Edisi Ketiga, Alumni, Bandung, 2001.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Kompleksitas Administrasi Pemerintahan Dengan Pendekatan Kebijakan Regional, DPR RI, Jakarta, 2011.

Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan : dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Penelitian :

Skripsi, David Aprizon Putra : Efektivitas Pelaksanaan Instrumen Dumping untuk Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Batubara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Bengkulu Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2013.

Internet :

BAPPENAS. Pembangunan yang Berorientasi kepada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (Kasus Pulau Jawa),

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Keputusan BAPEDAL No. KEP-056 tahun1994 tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting




DOI: https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264 | Abstract views : 1455 | PDF views : 1455 |

Copyright (c) 2017 David Aprizon Putra

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Legality : Jurnal Ilmiah Hukum indexed by:

       

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


 ISSN: 0854-6509 (Print),
 
ISSN: 2549-4600 (Online)
Published By: