STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM PENEBANGAN HUTAN DILUAR RENCANA KERJA TAHUNAN PADA PEMILIK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

Authors

  • Alasman Mpesau Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

DOI:

https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15173

Keywords:

Konstruksi Perbuatan, Hukum Pidana, Penebangan Hutan

Abstract

The problems in this study is deforestation outside the Annual Work Plan (RKT) on Timber Product Utilization Business License owner (IUPHHK) as acts against forestry administration law based on article 74 Government Role Number 6 of 2007. However, if it is viewed from its effect on the destruction of forest which is done without planning, logging area map, work target in Annual Work Plan (RKT) can destruct the forest.  This research is a descriptive analysis which describe the problems in this research, then the analysis is carried out based on the principles of criminal law and forestry legislation.  Deforestation acts outside the Annual Work Plan (RKT) on Timber Product Utilization Business License owner (IUPHHK) is forestry criminal law based on Article 50 Chapter (2) of Law Number 41 of 1999 of forestry. It becaused permission of the forest cultivation is in only refers to certain area. Therefore, if it is done outside the mentioned area, it is categorized as illegal logging and it can destruct the forest.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku Arifin Arif, 1994, Hutan Hakekat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Bambang Setiono dan Yunus Husein, 2005, Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan, Center for International Forestry Research (CIFOR), Jakarta. Barda Nawawi Arief, 2002, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada. Hasanu Simon, 2008, Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Managemand) Teori dan Aplikasi Pada Hutan Jati di Jawa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Iskandar, U., dan Siran S. A., 2000, Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Cet. 1, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta. Komariah Emong Supardjadja, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung. Moeljatno, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta. Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Salaim, H.S., 2006, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta. Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Sahetapy, Liberty, Yogyakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1-12, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Usman Rianse dan Abdi, 2010, Agroforestri: Solusi Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Alfabeta , Bandung. Karya Tulis Ilmiah, Makalah Dan Jurnal Barda Nawawi Arif, 2005, Masalah Kodifikasi, Unifikasi dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam RUUKUHP, Fokus Group Discussion RUU KUHP, Fakulatas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogayakarta, 25 Juli 2005. Eddy O.S Hiariej, 2004, Pengaruh Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) terhadap Penaggulangan Penyeludupan Kayu Illegal Ke Malaysia, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. -----------------------, 2006, Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya Terhadap Pemberatasan Korupsi, Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ------------------------, 2013, Menyoal Kasus Divestasi PT KPC di Kutai Timur, Media Nasional Gatra. Hanafi, 1999, Reformasi dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999. Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI 1999-167, TLN 3888). Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (LNRI 2007-22, TLN 4696).

Downloads

Published

2021-02-17

How to Cite

Mpesau, A. (2021). STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM PENEBANGAN HUTAN DILUAR RENCANA KERJA TAHUNAN PADA PEMILIK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2(1), 19–28. https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15173