ALTERNATIF MODEL PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DARI KKN (Studi Pendahuluan terhadap Peraturan Perundangan yang Mengatur Peran Serta Masyarakat)

Abstract

Penelitian ini pada dasarnya untuk melakukan kajian model alternatif peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN. Pendekatan yang dilakukan guna menemukan model partisipasi maka kajian ini dilakukan dengan tiga tahapan. Kajian ini merupakan kajian tahap pertama yakni dengan melakukan ajian normatif tentang pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN. Dari kajian pendahuluan ini, diketahui bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip penyelenggaran pemerintahan yang baik telah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahanj Daerah dan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, perinsip-prinsip tersebut merupakan pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut amant konstitusi UUD 1945 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998. Namun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tersebut direduksi pemaknaannya oleh Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana undang-undang. Sedangkan pengaturan pada tingkat daerah, khususnya di Kota Malang, peneliti belum menemukan aturan yang secara khusus menjamin pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, guna mewujdukan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan neopotisme (KKN). Dengan demikian, maka asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan,  asas proposionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam undang-undang belum mendapatkan jaminan pelaksanaan yang memadai. Bahwa semangat reformasi untuk mewujdukan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN masih memerlukan perjuangan yang panjang, dan harus terus diperjuangan secara terus-menerus lewat berbagai bentuk dan kelompok masyarakat; Bahwa  pada tingkat Pemerintah Daerah diperlukan peraturan yang mengatur bagaimana mekanisme peran serta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.