KONSEP DASAR IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL DI PROPINSI JAWA TIMUR

Abstract

KONSEP DASAR IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL
DI PROPINSI JAWA TIMUR

Basic Concept of Gender Mainstreaming Implementation on Functional Literacy Education in East Java Province

Trisakti Handayani1 & Wahyu Widodo2

1Jurusan Civic Hukum (PPKN), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: 1trisaktihandayaniwidodo@gmail.com, 2wahyuwidodohandayani@yahoo.co.id

ABSTRACT

In the framework of gender mainstreaming in education, necessary to prepare various policy instruments more operational. In the education sector, need to be applied to routine programs and development which can minimize the gender gap, either in the inputs, processes and outputs of education. This research used a qualitative approach supported by quantitative, while the design of the research was a qualitative descriptive design. The data required are the primary and secondary data. The conclusions were the problems of functional literacy education in East Java was gender inequality on functional literacy student and managing adverse men. But actually, a reflection of the number of women are illiterate and should follow the functional literacy education. The number of women follow the functional literacy were caused motivation factor, environmental, economic and cultural. The basic concept of functional literacy education starts from policy analysis, policy reformulation, action plans, implementation, monitoring and evaluation of functional literacy education which gender responsive. Suggestions were the ratio of men and women in functioal literacy education were balanced by: (a) increasing male participation in education; (b) the equal opportunities between in functional literacy education proportionally; (c) realizing a more equitable educational opportunities in the functional literacy program with regard to fairness and gender equality; (d) realizing functional literacy education alternative for areas have a religious base; (e) minimize gender inequality in the functional literacy program and achieving gender equality in the field of expertise/skills and professionalism; (f) create program and functional literacy learning system which “gender friendly”.

Keywords: Gender, education, functional literacy

ABSTRAK

Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Dalam rangka pengarusutamaan gender bidang pendidikan, perlu disusun berbagai instrumen kebijakan yang lebih operasional. Di sektor pendidikan, perlu diterapkan program-program rutin dan pembangunan yang dapat memperkecil kesenjangan gender, baik dalam input, proses dan output pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif didukung kuantitatif, sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapatkan adalah permasalahan pendidikan KF di Jawa Timur adalah adanya ketidaksetaraan gender pada warga belajar dan pengelola KF yang merugikan laki-laki. Namun dibalik itu sebenarnya adalah cerminan banyaknya perempuan yang buta aksara sehingga harus mengikuti pendidikan KF. Banyaknya perempuan yang mengikuti KF disebabkan factor motivasi, lingkungan, ekonomi dan budaya. Konsep dasar perombakan pendidikan KF dimulai dari analisis kebijakan, reformulasi kebijakan, rencana aksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendidikan keaksaraan fungsional yang responsive gender. Saran yang perlu dilakukan adalah mewujudkan rasio laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan KF menjadi seimbang melalui: (a) peningkatan partisipasi dalam bidang pendidikan; (b) pemberian kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan KF secara proporsional; (c) mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada program keaksaraan fungsional dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, (d) mewujudkan pendidikan keaksaraan fungsional alternatif bagi daerah yang memiliki basis keagamaan, (e) memperkecil ketimpangan gender pada program keaksaraan fungsional dan mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian/ketrampilan dan profesionalisme yang berwawasan gender; (f) mewujudkan program dan sistem pembelajaran keaksaraan fungsional yang “ramah gender”.

Kata Kunci : Gender, pendidikan, Keaksaraan fungsional