ANALISA TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SENGKETA HASIL PEMILU KEPALA DAERAH TAHUN 2010 DAN 2011 YANG PUTUSANNYA MENGHARUSKAN PEMILU ULANG

Abstract

ANALISA TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SENGKETA HASIL PEMILU KEPALA DAERAH TAHUN 2010 DAN 2011 YANG PUTUSANNYA MENGHARUSKAN PEMILU ULANG

Analysis Of The Constitutional Court Judge On The Basis Of Consideration In The Election Dispute Of Head Of District Of 2010 And 2011 That It Ruling Requires Re-Election

Bayu Dwiwiddy Jatmiko

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 65144
email: bayu_dwiwiddy@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study intends to gain a proper understanding of the basic concepts of the judges of the Constitutional Court judgment which had decided request dispute resolution local elections, due to the implementation of the General Election as a reflection of democratic life in Indonesia, often raises disputes relating to disputes over election results. From 2010 until now, the application for dispute resolution increasing local elections, as the Announcement of the election by the Election Commission and the resolution of the dispute by the Constitutional Court. Interestingly, it turns between the Court’s decision which rejected the constitution in addition to there, granted in part, but there is also a general election requires the implementation of the Regional head re-election. This research is oriented normative-legal analysis of the application of legal norms in fact contained in the various legislation on elections in the Constitutional Court decision on Election Dispute settlement in 2010 and 2011 that the decision requires re-election. Sources of legal materials based on the primary legal materials and secondary legal materials. Primary law materials in the form of various court ruling and secondary law of the literature search and legislation, law journals and law journals Tata Negarta / State Administration, research, paper articles, news, or other documents related to this research. While the collection of legal materials is done by means of literature review / digital library.

Keywords: PHPUD, election, regeneral election.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mendapat pemahaman yang tepat tentang konsep dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, karena pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai cerminan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, sering mencuatkan sengketa yang berkaitan dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mulai tahun 2010 hingga sekarang, permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah semakin meningkat, seiring Pengumuman Hasil Pilkada oleh KPUD dan penyelesaian sengketanya oleh mahkamah Konstitusi. Menarik, ternyata diantara putusan Mahkamah konstitusi selain ada yang ditolak, dikabulkan sebagian, namun ada pula yang mengharuskan dilaksanakannya Pemilihan umum kepala Daerah Ulang. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berorientasi pada analisa hukum terhadap kenyataan penerapan norma hukum dalam yang termuat pada berbagai perundangan-undangan tentang pemilu dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelesaian PHPU Pilkada tahun 2010 dan 2011 yang putusannya mengharuskan Pemilihan Ulang. Sumber bahan hukum mendasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer berupa berbagai putusan mahkamah konstitusi dan bahan hukum sekunder dari penelusuran literatur maupun peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan jurnal hukum Tata Negarta/ Administrasi Negara, hasil penelitian, makalah artikel, berita, maupun dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran pustaka/ digital library.

Kata Kunci : PHPUD, Pilkada, Pemilihan Ulang.