Penerapan putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian di Kota Malang (Studi di wilayah pengadilan Agama Kota Malang)
Keywords:
Implementation of Decisions PA, Survey, interview, the Religious MalangAbstract
Penerapan putusan Pengadilan Agama
Dalam Perkara Perceraian di Kota Malang
(Studi di wilayah pengadilan Agama Kota Malang)
The Implementation of The Religious Court Decisions in Matters of Divorce in Malang
(Study in a Region of Malang Religious Court)
Muhammad Sarif
Staf Pengajar Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: m.sarif80@yahoo.co.id
ABSTRACT
The Religious courts is one of the first level courts that handle specific matters citizen of Indonesia who are Muslims (the principle of personality to the Islamization), a product of the judiciary is a decision which has the force of law, but in society, not all religious court carried out by the litigants, for example, about the obligation of a husband to provide for children in divorce cases are not executed by the husband. What matters is the cause of the decision shall not be implemented in this research study, so the purpose of this study was to determine the cause of no religious court decision is implemented. To find out the cause then conducted in-depth interviews of the parties relating to such matters, between the ex-wife and to the judges who have competence in the field of religious court. In this study researchers found the conclusions Factor The causes are not implemented the decision of the Religious of the divorce case that has had permanent legal force include 1) the wife was quite happy with the decision for divorce from the Religious Court, while living children a burden on the former wife of 2) the wife does not understand his rights after a divorce 3). the wife does not want to sue if the husband is not religious court because the procedure is perceived to provide for long. So that the suggestions in this study are: 1) should be given legal counseling to couples who are divorcing on the rights and obligations after divorce 2) The officials who have competence in Religious Court for more leverage in securing the implementation of the decision of the Court of Religion 3) To be more simplified procedures that litigants in the courts adhere to the principle of a simple, rapid and low cost.
Keywords: Implementation of Decisions PA, Survey, interview, the Religious Malang
ABSTRAK
Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang menangani perkara-perkara khusus warga negara Indonesia yang beragama Islam (azas personalitas ke Islaman), produk dari lembaga peradilan tersebut adalah sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum, namun dalam masyarakat, putusan pengadilan agama tidak semuanya dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara, misalnya tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada anak dalam perkara perceraian tidak dilaksanakan oleh suami. Hal-hal apa saja yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya putusan tersebut menjadi kajian dalam penelitian ini, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama tersebut. Untuk mengetahui penyebabnya maka dilakukan interview mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut, antara kepada bekas isteri maupun kepada para hakim yang memiliki kompetensi dalam bidang peradilan Agama tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menemukan kesimpulan fator-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama dari perkara perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap antara lain 1) pihak isteri sudah cukup puas dengan putusan cerai dari Pengadilan Agama tersebut, sedangkan nafkah anak menjadi beban mantan istri 2) pihak isteri tidak memahami hak- haknya setelah terjadi perceraian 3). pihak isteri tidak ingin menggugat ke Pengadilan Agama apabila suami tidak memberi nafkah karena prosedurnya diangap lama. Sehingga saran-saran dalam penelitian ini adalah; 1) perlu diberikan penyuluhan hukum pada pasangan yang akan bercerai tentang hak-hak dan kewajibannya setelah perceraian 2) Para pejabat yang memiliki kompentensi di PengadilanAgama agar lebih maksimal dalam mengamankan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama 3) Agar lebih dipermudah prosedur berperkara di lembaga peradilan yang menganut azas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Kata Kunci : Penerapan Putusan PA, Survey, interview, Pengadilan Agama Kota Malang