Indonesia Law Reform Journal

Implementation of Compensation for Workers Ending Contract Early: Labor Law Perspectives

2024-09-13T07:49:21+07:00

According to public law, employers are required by statute to pay compensation to employees whose work period has ended or whose completed work has resulted in the termination of their employment relationship. This is specifically related to the implementation of paying compensation to workers with specified time agreement. But what about the employees whose jobs expire before the terms of the employment contract? What are the rights of employees as they relate to labor law which is applied in accordance with both public and private law?. The sociological juridical (empirical) method was employed in this study to gain legal information experimentally. The data were collected through interviews, literature studies, target object observation, and online websites. This study provided multiple findings. First, the agreement was implemented while adhering to the construction mandated by statutory laws and maintaining compliance with existing provisions during its implementation. Second, when considering the factor leading to the termination of the labor agreement prior to its expiration, it could be observed that this incidence was caused by two variables: the employer factor and the employee component. Third, if a worker's work period ended before the work agreement due date, didn’t receive compensation money unless their death caused the work agreement to terminate. Similarly, if a worker's work period ended or the work was completed, they didn’t receive compensation money because the payment was provided during the employment agreement's implementation. It is intended that recommendations derived from this study will consider different viewpoints when putting the agreement into practice. In addition, it is expected of the parties to always work toward a cordial and professional working relationship and to heed any signals sent by the government.

Abstrak

Dalam pelaksanaan pemberian uang kompensasi kepada pekerja PKWT secara hukum publik bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan pengusaha untuk memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang telah habis masa kerjanya atau telah selesainya pekerjaan yang dikerjakan sehingga menyebabkan berakhirnya hubungan kerjaa diantara keduanya. Namun, bagaimana dengan pekerja yang berakhir masa kerjanya sebelum perjanjian kerja berakhir. Bagaimana hak-hak nya pekerja itu jika dilihat dari kacamata hukum ketanagakerjaan yang keberlakuannya menganut dua bentuk hukum yaitu privat dan publik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi pada objek yang dituju, wawancara, studi kepustakaan, dan juga website internet. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan Pertama, bahwa pelaksanaan perjanjian yang terjadi dibuat dengan tetap mengikuti kontruksi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanannya tetap sesuai denagan ketentuan yang ada. Kedua, bila dilihat dari aspek faktor penyebab berakhirnya perjanjian kerja sebelum perjanjian kerja itu berakhir disebabkan oleh dua faktor yaitu dari faktor pekerja itu sendiri dan dari faktor pengusaha yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Ketiga, pekerja yang berakhir masa kerjanya sebelum perjanjian kerja berakhir tidak mendapatkan uang kompensasi kecuali perjanjian kerja tersebut berakhir disebabkan oleh pekerja meninggal dunia, dalam hal pekerja yang telah habis masa kerjanya atau telah selesainya pekerjaan yang dikerjakan maka uang kompensasi tersebut juga tidak diterima dikarenakan uang kompensasi tersebut tidak diberikan di akhir melainkan pada saat berjalannya perjanjian kerja. Saran dari penelitian ini diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian memperhatikan berbagai perspektif. Selanjutnya para pihak diharapkan selalu mengupayakan hubungan kerja yang baik dan professional serta memperhatikan rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah.

Optimal Design of Social Insurance Frameworks in National Health Insurance

2024-09-24T13:05:48+07:00

The national health insurance program in Indonesia aims to ensure assurance, protection, and welfare for citizens in fulfilling their fundamental health requirements. The social insurance framework employed in the program's execution comprises four principles: the principle of cooperation, the principle of mandatory participation, the principle of income-based contribution determination, and the principle of non-profit orientation. After a decade of the program, numerous issues persist, including incomplete participation, prohibitively high contributions resulting in arrears, and suboptimal program benefits. This study establishes the optimal structure of social insurance systems inside national health insurance. The employed study method is normative, analyzing applicable laws and regulations, supplemented by a legislative and comparative approach to identify the optimal framework for social insurance regulation. By analyzing legal materials using descriptive-analysis, the study's main findings reveal that although JKN has enrolled over 91% of Indonesia’s population, it still faces significant challenges, including delayed premium payments by participants and difficulties in achieving Universal Health Coverage (UHC). Compared to Thailand and Taiwan, JKN has yet to meet the UHC standards recognized by the WHO. The analysis concludes that the four foundational principles of social insurance within the national health insurance framework are insufficient; therefore, an additional four principles are required to ensure certainty, protection, and benefits for program participants, which is essential for the realization of the National Social Security System Law's objectives. The optimal design of a social insurance framework should include the principles of mutual cooperation, mandatory participation, proportional contributions, and non-profit operations.

Abstrak

Program jaminan kesehatan nasional di Indonesia bertujuan untuk memastikan jaminan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan mereka. Kerangka kerja asuransi sosial yang digunakan dalam pelaksanaan program ini terdiri dari empat prinsip: prinsip kerja sama, prinsip kepesertaan wajib, prinsip penentuan iuran berdasarkan pendapatan, dan prinsip orientasi nirlaba. Setelah satu dekade program ini berjalan, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, termasuk kepesertaan yang tidak lengkap, iuran yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan tunggakan, dan manfaat program yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan struktur sistem asuransi sosial yang optimal di dalam jaminan kesehatan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilengkapi dengan pendekatan legislatif dan komparatif untuk mengidentifikasi kerangka kerja yang optimal untuk regulasi asuransi sosial. Dengan menganalisis bahan hukum menggunakan deskriptif-analisis, temuan utama studi ini mengungkapkan bahwa meskipun JKN telah mencakup lebih dari 91% penduduk Indonesia, JKN masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterlambatan pembayaran premi oleh peserta dan kesulitan dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC). Dibandingkan dengan Thailand dan Taiwan, JKN belum memenuhi standar UHC yang diakui oleh WHO. Analisis ini menyimpulkan bahwa empat prinsip dasar asuransi sosial dalam kerangka jaminan kesehatan nasional tidak cukup; oleh karena itu, diperlukan empat prinsip tambahan untuk memastikan kepastian, perlindungan, dan manfaat bagi peserta program, yang sangat penting untuk merealisasikan tujuan UU SJSN. Desain optimal dari kerangka kerja asuransi sosial harus mencakup prinsip-prinsip gotong royong, partisipasi wajib, iuran proporsional, dan operasi nirlaba.

Absentee Land Ownership: Problem or Solution for Indonesia Farmers

2024-10-16T12:03:08+07:00

Food Resilience is a critical aspect of national sustainability programs. Indonesia has a large and diverse population necessitates prioritizing food resilience as a primary focus of government programs. Food security can be achieved by empowering the predominantly farming population of Indonesia. In this regard, the government can utilize Absentee Land to achieve food resilience goals and improve the welfare of farmers. However, the utilization of Absentee Land is hindered by regulations restricting land ownership to civil servants. These regulations pose a significant obstacle to farmers who seek to engage in or expand agricultural endeavors. The conflicts arising from these regulations constitute the most substantial barrier to farmers' efforts to realize food resilience programs in Indonesia. This research uses a normative legal research method, focusing on the Absentee Land through statutory and case approaches. The results of this research indicate that regulations regarding Absentee Land has no longer relevant given the current state of affairs, as they impede the maximization of food resilience, particularly for farmers in the agricultural sector.

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam program keberlangsungan bangsa. Populasi besar dan sangat beragam yang ada di Indonesia menjadikan ketahanan pangan ini harus menjadi prioritas utama dalam program pemerintah. Ketahanan pangan ini dapat diterapkan dengan cara memberdayakan masyarakat Indonesia yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Dalam hal ini pemerintah bisa memanfaatkan Tanah Absentee dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan dapat mensejahterakan petani. Namun dalam pemanfaatan tanah Absentee ini masih terhalang oleh peraturan yang menghambat kepemilikan tanah Absentee untuk para petani. Adanya peraturan tentang kepemilikan tanah Absentee yang hanya dapat dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil menjadi halangan bagi petani yang akan menjalankan atau mengembangkan usaha dalam pertanian. Konflik dalam peraturan kepemilikan tanah Absentee ini adalah hambatan terbesar dalam usaha petani mewujudkan program ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan peneltian hukum normatif, dimana dalam studi ini akan menggali penelitian dari tanah Absentee dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa peraturan yang mengatur tentang tanah Absentee ini sudah tidak relevan diterapkan dengan keadaan saat ini karena ketahanan pangan sektor pertanian khususnya bagi petani tidak dapat dimaksimalkan.

Development of a Compensation Mechanism and Legal Reporting Framework for Consumers

2024-09-24T10:14:28+07:00

This study aims to formulate a more effective and efficient compensation mechanism for consumers harmed by business practices in Indonesia and to analyze the obstacles encountered in the legal reporting process by consumers. The research employs a normative approach, involving an in-depth review of applicable legislation, case law, and relevant literature. The findings reveal that, despite various regulations governing consumer protection, there are still several weaknesses in the compensation mechanisms and the legal reporting process. Consumers frequently face difficulties in obtaining fair and prompt compensation and encounter complex and time-consuming reporting procedures. These issues stem from several factors, including a lack of consumer legal awareness, ambiguities in regulatory formulations, and weak law enforcement. Based on these findings, the study concludes that there is a need to reformulate both the compensation mechanisms and the consumer legal reporting process

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan mekanisme ganti rugi yang lebih efektif dan efisien bagi konsumen yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha di Indonesia, serta menganalisis hambatan dalam proses pelaporan hukum yang dilakukan oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, masih terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme ganti rugi dan proses pelaporan hukum. Konsumen seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh ganti rugi yang adil dan cepat, serta menghadapi prosedur pelaporan yang rumit dan memakan waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran hukum konsumen, ketidakjelasan dalam rumusan peraturan, serta lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan reformulasi terhadap mekanisme ganti rugi dan proses pelaporan hukum konsumen.

The Process of Dispute Resolution with Mediation in The Land Office of Batu City

2024-10-25T21:47:29+07:00

The National Land Agency oversees government affairs in the land sector also has the authority to take administrative actions for resolving land disputes within its jurisdiction, playing a vital role in addressing land issues in Indonesia. According to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs also Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020, the BPN Kota Batu operates as a vertical agency under the National Land Agency also is directly accountable to the Minister through the Head of the Regional Office. This office serves as a mediator in local land disputes. The author conducts empirical legal research, including direct interviews with the Head of the Dispute Control also Handling Section at the BPN Kota Batu. Key issues examined involve the mediation process for resolving disputes also challenges encountered during mediation. Findings reveal that 1)the BPN Kota Batu adheres to proper procedures for mediation in line with applicable regulations, also 2)obstacles include 1)cooperation from the involved parties also 2)the mediator's capacity to facilitate dispute resolution effectively.

Abstrak

Badan Pertanahan Nasional mengawasi urusan pemerintahan di sektor pertanahan serta memiliki wewenang guna mengambil tindakan administratif dalam menyelesaikan sengketa tanah di wilayahnya, memainkan peran penting dalam menangani masalah pertanahan di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Kantor Pertanahan Kota Batu beroperasi sebagai lembaga vertikal di bawah Badan Pertanahan Nasional serta langsung bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah. Kantor ini berfungsi sebagai mediator dalam sengketa tanah lokal. Penulis melakukan penelitian hukum empiris, termasuk wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pengendalian serta Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Batu. Isu-isu kunci yang diteliti melibatkan proses mediasi guna menyelesaikan sengketa serta tantangan yang dihadapi selama mediasi. Temuan menunjukkan bahwa 1)Kantor Pertanahan Kota Batu mematuhi prosedur yang tepat guna mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta 2)kendala yang dihadapi meliputi 1)kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat serta 2)kapasitas mediator guna memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif.

The Fragile and Inappropriate Political, Social, and Economic Situation in Pakistan

2024-11-23T10:32:08+07:00

Abstract

Due to the increasing political, security, social, and economic challenges in Pakistan, it is necessary for everyone to have a better and more accurate understanding of it to have a clear picture of the current situation in Pakistan. The aim of highlighting the above-mentioned topics is to provide a comprehensive roadmap for identifying, analyzing, and solving issues and problems that have hindered the development and progress of the country, especially when officials are not saying much about it. This research utilizes both quantitative and qualitative methods to extract findings. Based on the analysis and evaluation of the political, security, social, and economic situation of Pakistan, it can be said that country is in a precarious situation and its management is beyond the capacity of its rulers and politicians. If this situation continues, it is possible that the country's situation will become more volatile in the near future, and in that case, the possibility of Pakistan's disintegration in the coming years is conceivable.

Abstrak

Peningkatan tantangan politik, keamanan, sosial, dan ekonomi di Pakistan membuat setiap orang perlu memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih akurat untuk memiliki gambaran yang jelas tentang situasi saat ini di Pakistan. Tujuan penulisan ini adalah menyoroti topik-topik yang disebutkan di atas adalah untuk memberikan peta jalan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang telah menghambat pembangunan dan kemajuan negara, terutama ketika para pejabat tidak banyak bicara tentang hal itu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengekstrak temuan. Berdasarkan analisis dan evaluasi situasi politik, keamanan, sosial, dan ekonomi Pakistan, dapat dikatakan bahwa negara berada dalam situasi genting dan pengelolaannya berada di luar kapasitas penguasa dan politisinya. Jika situasi ini terus berlanjut, ada kemungkinan situasi negara akan menjadi lebih fluktuatif dalam waktu dekat, dan dalam hal ini, kemungkinan disintegrasi Pakistan di tahun-tahun mendatang dapat dibayangkan.

The Urgency of Ratification Draft Bill On Protection of Indonesian Domestic Workers: A Human Rights Perspective

2024-11-18T12:43:55+07:00

Domestic workers are very vulnerable to various violations of labour rights, such as exploitation, low wages, unclear working hours, and uncertainty about work eligibility. This problem can be confirmed by data submitted by several institutions focusing on domestic workers' rights. According to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI), there are approximately 4 million domestic workers in the country, with 2.7 million facing labour rights violations and experiencing physical and sexual violence. Additionally, the National Domestic Workers Advocacy Network (Jala PRT) reported 2,148 cases of economic, physical, and psychological violence from 2015 to 2019. Komnas Perempuan recorded 2,344 cases of violence against domestic workers from 2005 to 2022, and received 29 direct complaints between 2017 and 2022, including reports of physical violence and unpaid salaries. Although the Republic of Indonesia Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 addresses domestic worker protection, it lacks specific safeguards for their rights. Consequently, domestic workers are exceedingly vulnerable to various forms of discrimination and rights violations. Establishing legal protections at the statutory level is imperative to address these issues.

Abstrak

Pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran hak-hak buruh, seperti eksploitasi, upah rendah, jam kerja yang tidak jelas, dan ketidakpastian kelayakan kerja. Permasalahan ini dapat dibuktikan melalui data yang disampaikan oleh beberapa lembaga yang fokus pada hak-hak pekerja rumah tangga. Menurut Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI), terdapat sekitar 4 juta pekerja rumah tangga di negara ini, dengan 2,7 juta diantaranya menghadapi pelanggaran hak-hak buruh dan mengalami kekerasan fisik dan seksual. Selain itu, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) melaporkan 2.148 kasus kekerasan ekonomi, fisik, dan psikis pada tahun 2015 hingga 2019. Komnas Perempuan mencatat 2.344 kasus kekerasan terhadap PRT pada tahun 2005 hingga 2022, dan menerima 29 pengaduan langsung pada tahun 2017. dan tahun 2022, termasuk laporan kekerasan fisik dan gaji yang belum dibayar. Meskipun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga, peraturan tersebut tidak memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak mereka. Akibatnya, pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Membangun perlindungan hukum di tingkat undang-undang sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.

Emerging Cases of Professional Misconduct of Legal Practitioners in Nigeria: A Case for Law Reform

2024-12-10T08:47:34+07:00

In recent times, the Bar, the Bench, and the general public have been alarmed by the increasing and expansive dimension of misconduct of legal practitioners in Nigeria. This paper takes a critical look at the emerging cases of professional misconduct among lawyers in Nigeria. It sets out with an introductory part that gives an overview of what is considered professional misconduct by a lawyer in Nigeria. The main body of the paper dwells on the statutory regulation of the legal profession with a focus on ethics in legal practice. Some recent cases of professional misconduct of legal practitioners are reviewed leading to the interrogation of the rationale for establishing a case of professional misconduct of a lawyer in Nigeria pointing to the need for a more pragmatic approach. The paper concludes with the position that while the need for a lawyer to remain a light bearer, a leader worthy in learning and character because of the nobility of his calling is inviolate, the thin line between a lawyer’s professional and private life should be identified and respected to contain the expansive cases of misconduct. The point is made that the law which holds every act of a legal practitioner to a standard even where such an act was not done in a professional capacity deserves reformation. Recommendations are proffered to suggest ways of reducing cases of misconduct of lawyers without lowering the standards at the Bar.