Indonesia Law Reform Journal

The Indonesian Legal Framework to Mitigate Marine Plastic Debris

Chomariyah Chomariyah, Ilham Dwi Rafiqi — Wed, 27 Mar 2024 00:00:00 +0700

This study aims to analyse and identify the problem of plastic marine debris in Indonesia and in the ASEAN Frame. This research employed a normative approach involving the implementation of the ASEAN Framework, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and management, based on the principle of sustainability. The government and the local Government's duties are to ensure that marine debris will be implemented in a good manner and based on environmentally sound management, as in line with Presidential Regulation No. 83 Year 2018 on Marine Debris Management. This study also uses qualitative methods to explain and analyze the phenomena and social dynamics of marine plastic debris. The ASEAN framework involves the encouragement of the preparation of regional action plans to combat marine plastic debris. This is important, considering that the four ASEAN countries (Indonesia, Vietnam, Thailand, and the Philippines) are the largest producers of marine plastic debris in the world, while Indonesia is involved in every stage of environmental diplomacy in ASEAN. The research results show that the measures taken by ASEAN range from the initiation stage to the implementation of the ASEAN Regional Action Plan to Combat Marine Debris in ASEAN Member States 2021 – 2025 including in Indonesia. Every state performs its own marine debris management, depending on the Area, population, mastery of technology and state budget.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan sampah plastik di laut di Indonesia dan dalam kerangka ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, peraturan perundang-undangan dengan mengimplementasikan Kerangka ASEAN, Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan prinsip keberlanjutan. Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah menjamin pengelolaan sampah laut dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan pengelolaan yang berwawasan lingkungan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, dinamika sosial sampah plastik di laut. Kerangka kerja ASEAN adalah dengan mendorong penyusunan rencana aksi regional untuk memerangi sampah plastik di laut. Hal ini penting karena keempat negara ASEAN (Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina) merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar di dunia. Indonesia terlibat dalam setiap tahapan diplomasi lingkungan hidup di ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan, Di ASEAN mulai dari tahap inisiasi hingga implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Memerangi Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN 2021 – 2025 termasuk di Indonesia. Dalam melaksanakan pengelolaan sampah laut tidak selalu sama di setiap Negara, terdapat empat unsur yang membedakannya tergantung pada Luas Wilayah, jumlah penduduk, penguasaan teknologi dan anggaran pendapatan Negara.

Diversion Taken for the Case of Violence Committed by Children

Haris Tofly, Nyadina Eka Santi — Fri, 10 May 2024 00:00:00 +0700

This research seeks to investigate, study, and analyse the diversion taken in the case of violence committed by children in the Sub-Regional Police Department in Malang City. This is socio-empirical research entailing direct observation in the Sub-Regional Police Department in Malang City, aiming to delve into the problems discussed. The research materials consist of primary and secondary data obtained directly and indirectly. The analysis results reveal that the process of diversion in the case of violence committed by children should take into account deliberation involving both victims and perpetrators along with their parents/guardians, social welfare personnel, and the members of the public. Some measures of diversion work as expected when redress could be obtained, while others fail when family members of the victims insist on bringing the case to court. The diversion process should also take into account mentorship for the victims and their rights, where direct protection is provided. A legal advisor or a psychologist can facilitate this mentorship. Diversion is intended to teach children to be responsible for what they have committed to ensure that the objectives of diversion enshrined in the Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime are attained.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis diversi yang dilakukan dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-empiris dengan melakukan observasi langsung di Kepolisian Sektor Kota Malang, yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang dibahas. Bahan penelitian terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses diversi dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan musyawarah yang melibatkan korban dan pelaku beserta orang tua/wali, tenaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat. Beberapa langkah diversi berhasil seperti yang diharapkan ketika ganti rugi dapat diperoleh, sementara yang lain gagal ketika anggota keluarga korban bersikeras untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Proses diversi juga harus mempertimbangkan pendampingan bagi para korban dan hak-hak mereka, di mana perlindungan langsung diberikan. Seorang penasihat hukum atau psikolog dapat memfasilitasi pendampingan ini. Diversi dimaksudkan untuk mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan untuk memastikan bahwa tujuan diversi yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tercapai.

Implementation of Indirect Evidence on Tender Conspiracy in The Construction Services: How to Prove it?

Mochammad Abizar Yusro, Arista Salsabila Hakimah , Aurora Edeline — Wed, 22 May 2024 00:00:00 +0700

In the current government era, the focus on infrastructure development is carried out to increase competitiveness on a national and international scale. Tthe realisation of the infrastructure budget in 2021 reached IDR 402.8 trillion, growing 31.1% compared to 2020. However, it is not uncommon for irregularities to occur in preparing and implementing infrastructure development, one of which is a tender conspiracy in the construction services sector. Difficult proof becomes an obstacle in law enforcement regarding business competition. Therefore, this research focuses on implementing indirect evidence in the construction services sector to sanction violations of business competition aspects in Indonesia. This research is descriptive and uses normative juridical research. The statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach) are used, supported by the secondary data divided into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The secondary data was obtained through library research collection techniques and then analysed qualitatively. The results of this study prove that indirect evidence can be used to confirm that the respondent was found guilty of tender conspiracy, indicating the practice of unfair business competition. The respondent is subject to administrative sanctions to provide a deterrent effect so as not to repeat the violation.

Abstrak

Pada era pemerintahan saat ini berfokus pada pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan daya saing di skala nasional maupun internasional. Realisasi anggaran infrastruktur tahun 2021 mencapai Rp 402,8 triliun, tumbuh 31,1% dibandingkan tahun 2020. Akan tetapi, tidak jarang penyimpangan dalam proses persiapan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah terjadi persekongkolan tender di sektor jasa konstruksi. Pembuktian yang sulit menjadi hambatan dalam penegakan hukum dalam aspek persaingan usaha. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini berfokus pada implementasi pembuktian tidak langsung (indirect evidence) di sektor jasa konstruksi, guna memberikan sanksi pada pelanggaran aspek persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research), yang kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa indirect evidence dapat digunakan untuk membuktikan termohon dinyatakan bersalah atas pelanggaran persekongkolangan tender, dalam praktik persaingan usaha tidak sehat. Adapun termohon dikenakan sanksi administratif untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran tersebut kembali.

Justice for Indigenous People: Management Right Term to Third Parties

Iqbal Maulana, Moh Fadli, Herlinda, Asrul Ibrahim — Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0700

Management rights are control rights from the state, part of which is given to the right holder. Management rights on customary land can contribute to the state and customary law communities by paying attention to the customary rights of customary law communities recognised by the constitution. This research explores the legal basis for the recognition of customary rights, the concept of management rights over customary rights, and how the time limit for management rights cooperated with third parties can provide justice to Indigenous peoples. The method employed is the normative legal method, utilising both statutory and conceptual approaches. The research results highlight a legal vacuum regarding the time limit of management rights when engaging with third parties, where legal protection to the parties cannot be provided due to a legal vacuum. This gap in legal protection necessitates prompt regulation to set time limits that are equitable for Indigenous communities to ensure certainty, justice and legal protection for all parties involved.

Abstrak

Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang sebagian pelaksanaannya diberikan kepada pemegang haknya. Hak pengelolaan di atas tanah ulayat dapat memberikan konstribusi bagi negara dan masyarakat hukum adat dengan memerhatikan Hak ulayat masyarakat hukum adat yang di akui oleh konstitusi. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis pengakuan hak ulayat, kedua konsep hak pengelolaan diatas hak ulayat, ketiga dan batasan waktu hak pengelolaan yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga dapat memberikan keadilan kepada masyarakat hukum adat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekosongan hukum mengenai batasan waktu hak pengelolaan yang akan dikerjasamakan kepada pihak lain/ketiga, yang dimana perlindungan hukum kepada para pihak tidak dapat diberikan karena adanya kekosongan hukum, sehingga demi menjamin kepastian, keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, terkhusus masyarakat hukum adat, maka perlunya segera diatur batasan waktu yang berkeadilan bagi masyarakat hukum adat.