Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Faktor-Faktor yang Memengaruhinya
DOI:
https://doi.org/10.22219/jrak.v13i3.27638Keywords:
compliance with laws and regulation, government agency performance accountability, Government Internal Control Systems, Human Resource Competencies, Performance-Based BudgetingAbstract
Purpose : The research was conducted to examine whether there is an effect of performance-based budget variables, government internal control systems, compliance with laws and regulations, and human resource competencies on the performance accountability of public sector agencies in the Regional Work Unit in Pemalang Regency.
Methodology/approach: The use of a sample of 120 respondents spread across each Pemalang Regency using questioner. There are criteria needed in collecting research samples using purposive sampling method.
Findings: The results of research with SPSS version 25 provide conclusions performance-based budgeting affects the performance accountability of public sector agencies, the government internal control system does not affect the performance accountability of public sector agencies, compliance with laws and regulations does not affect the performance accountability of public sector agencies, human resource competence affects the performance accountability of public sector agencies.
Practical implications: This research is expected to be a reference material for local government officials in making decisions regarding the performance accountability of government agencies.
Downloads
References
Anggoro, B. (2017). Kualitas ASN Masih Rendah. In Mediaindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926075511-4-374839/menteri-panrb-kualitas-asn-indonesia-masih-rendah
Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 150–159. http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak/article/view/454
Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Journal of Applied Accounting and Taxation, 5(1), 85–94. https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1850
Bawono, I. R., Pradana, A., & Rahayu, A. K. (2021). Evaluation of the Effectiveness and Efficiency of the Government Regulation Implementation Number 12 of 2019. 8(1), 1–7.
Devi, N. P. R., Putra, I. M. W., & Giri, N. P. R. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kapasitas Individu, dan Komitmen Organisasi terhadap Kesenjangan Anggaran (Budgetary Slack) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
Dewata, E. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8(3), 541–550.
Fadila, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 1(Ppsp), 231–237.
Fajar, I., & Rusmana, O. (2016). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal dengan coso. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), Vol. XX(No. 04), 4.
Febrianti, T., & Yuhertiana, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14(1), 137–146. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381
Gesta, G. M. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/255967655%0A
Hariadi, P., Restianto, Y. E., & Bawono, I. R. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah. In Salemba Empat (1st ed.).
Hendrianto, Alamsyah, S., & Indrawan, A. (2022). Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pemerintah. XIX(2).
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pub. L. No. 7, 1 1 (1999).
Undang-undang Nomor 17 Pasal 14 Ayat 2 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17, 1 (2003).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, 1 (2004).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pasal 2 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 1 (2006).
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan, Pub. L. No. 60, 1 (2008).
Peraturan Presiden Nomor 29 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 tentang SAKIP, Pub. L. No. 29, 1 (2014).
Undang-undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23, 4 1 (2014).
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 1 (2014).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Pasal 93 Ayat 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12, 1 (2019).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, Pub. L. No. 88, 1 (2021).
Irawati, A., & Agesta, C. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja. Αγαη, 8(5), 55.
Kusuma, I. G. E. A. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan pada Ketepatan Anggaran. 154–165. https://www.neliti.com/journals/ejurnal-ekonomi-dan-bisnis-universitas-udayana
Mulyadi, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah. 6(2), 2494–2501.
Mustafa, R. M., Azhar, N., Suyono, E., Rusmana, O., & Wahyudin. (2022). The Effect of Planning , Management Commitment , and Human Resources Competency on The Absorption of The Goods and Services Budget in The Local Government of Cilacap Region ,. 10(2), 129–136.
Nugroho. (2019). Pemalang Raih Predikat B Dalam Evaluasi Sakip. jatengprov.go.id. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemalang-raih-predikat-b-dalam-evaluasi-sakip/
Octariani, D., Akram, A., & Animah, A. (2017). Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran SKPD (Suatu Pengujian Struktural). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 2(1), 27–41.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 1 (1999).
Pertiwi, C. P. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Opd Kota Yogyakarta Skripsi. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 12–26.
Purnamasari, R. (2019). Determinan Goal-Setting terhadap Kinerja Pegawai Pengelola Keuangan. Journal of Management and Business, 2(1), 165–176.
Purwanto, E. A. (2022). Rata-rata Nilai SAKIP RB Meningkat, Bukti Keseriusan Reformasi Birokrasi. In Menpan.Go.Id (Issue April, p. 05). https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rata-rata-nilai-sakip-rb-meningkat-bukti-keseriusan-reformasi-birokrasi
Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar, 807–813.
Razi, R. F. (2017). Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4(1), 294–308.
Saputra, G. R. (2022). Influence of Human Resource Competence, Internal Control System, Participation in Budget Preparation, and Accounting Control on Performance Accountability of Local Government Agencies. Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021), 201(Icosiams 2021), 197–203. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211225.028
Saputri, A., Basri, Y. M., & Hasan, M. A. (2022). Determinan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, 07(02), 151–162.
Setiawan, R. A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini LKPD Sulawesi Selatan. 1–20.
Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 13(1), 54–64. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/download/35755/22921/
Syahrir, M., Hasbuddin, H., & Hadisantoso, E. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengenalian Intern, dan Sistem Keuangan Daerah Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bombana. Journal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), 4(2), 20–37.
Telabah, I. W. S. (2018). Implementation of Performance Accountability System for Government Institution (SAKIP): Determinants and Consequence in Local Government. http://mte.unsyiah.ac.id/jurnal-nasional-terakreditasi/
Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. In Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical (Vol. 44, Issue 8). Astrid Faidlatul Habibah. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201
Wandari, S. N., & Susanto, B. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gaya Kepemimpinan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology, 48–57. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jawara/article/view/1582/2980
Widyatama, A. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 02(02), 122–129. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140
Wisdaningrum, O. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Anggaran, dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 22(22), 1–13.
Yusuf, M. (2021). The impact of local government accounting systems and performance-based budgeting on local government performance accountability. Jurnal Economic Resources, 3(2), 60–68. https://doi.org/10.33096/jer.v3i2.741
Zulfiandri, A. (2017). Faktor-faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada OPD di Pemerintah Provinsi Banten). 2(1), 1–14
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Azmi Rosayda, Icuk Rangga Bawono, Oman Rusmana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
