[1]
D. A. Putra, “EKSISTENSI SISTEM HUKUM PERIZINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM OTONOMI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT”, LJIH, vol. 24, no. 1, pp. 12–26, Mar. 2017.