Putra DA. EKSISTENSI SISTEM HUKUM PERIZINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM OTONOMI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT. LJIH [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2024 Nov. 22];24(1):12-26. Available from: https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4264