Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Abstract
Dalmeri
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Email: dalmeri_jogja@yahoo.com
Volume 15 Nomor 2 Desember 2012
Jurnal Studi Masyarakat Islam © 2012 Pascasarjana UMM
| 228 |
Abstract
The political atmosphere in the post-New Order Indonesia was marked by the euphoria of democracy
and political liberalization. Appear form of political democracy on freedom of expression after
a long constrained by the authoritarianism of the New Order. While the visible manifestation
of political liberalization with the emergence of more formalistic religious expressions on Muslims
and tried to disseminate the issue and the idea of Islamic law. Efforts to some Muslims in various
regions who want to apply Islamic law regulation through a variety of local regulation is an inevitable
consequence in the era of democracy and allow the emergence of a conservative religious expression.
Each region had unlimited authority to implement the desired regulation after a period of reform that
brings the prospects for democracy.
Keywords
democracy, local regulations, Islamic shari’ah, human rights
Abstrak
Suasana politik di masa pasca-Orde Baru Indonesia ditandai dengan euforia demokrasi dan liberalisasi
politik. Muncul bentuk demokrasi politik tentang kebebasan berekspresi setelah lama dibatasi
oleh otoritarianisme Orde Baru. Sementara manifestasi nyata dari liberalisasi politik dengan munculnya
lebih ekspresi agama formalistik terhadap Muslim dan berusaha untuk menyebarkan isu dan
ide dari hukum Islam. Upaya beberapa Muslim di berbagai daerah yang ingin menerapkan peraturan
hukum Islam melalui berbagai peraturan daerah merupakan konsekuensi tak terelakkan dalam era
demokrasi dan memungkinkan munculnya ekspresi keagamaan konservatif. Setiap daerah adalah
untuk memiliki kewenangan tak terbatas untuk menerapkan peraturan yang diinginkan setelah
masa reformasi yang membawa prospek demokrasi.
Kata Kunci
Demokrasi, peraturan daerah, syariah Islam, hak asasi manusia
