Implementasi Permendiknas No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada SMP Di Kabupaten Bima
DOI:
https://doi.org/10.22219/jkpp.v4i2.11586Abstract
Abstract: This research aim is to find out; (1) The implementation of Permendiknas No. 28 of 2010 in the Regency of Bima, West Nusa Tenggara; (2) Supporting and inhibiting factors for the implementation of Permendiknas No. 28 of 2010 in the Regency of Bima, West Nusa Tenggara; (3)Efforts to overcome the inhibiting factors. This type of research is a qualitative descriptive approach. Location; Dikpora, BKD, and SMP. Data type; primary and secondary. Informant; Head of KPMP Dikmen, Head of BKD Mutation, and Head of Junior High School. Instruments, researchers themselves. Data Clumping; observation, interview, and documentation. Analysis; Data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Checking the validity of the data; source triangulation and data collection techniques. Results and conclusions; 1) Recruitment of candidates for junior high school based on Ministry of Education Regulation No.28 / 2010principals through; First, the announcement by Diaspora. Second, the proposal by the school principal. Third, administrative selection. Fourth, proposing by Dikpora; General and special lines; 2) The inhibiting factor, Dikpora is difficult to understand the Permendiknas, the politicization of position by the Regent. Supporting factors for the increase in prospective principals with S2 qualifications. 3) Efforts to overcome the inhibiting factors, Dikpora adjusts the application of Permendiknas No.28 / 2010 with Permendiknas No.13 / 2007 by providing dispensations to prospective principals related to administrative completeness. Efforts to appoint the headmaster directly appointed by the Bupati with the status of Plt were assigned to the SATAP school.
Keywords: Minister of Education Regulation No. 20, Recruitment Mechanism, Appointment Process, Teacher's Task as a Principal
Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui; (1) Implementasi Permendiknas No. 28 Tahun 2010 di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat; (2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi Permendiknas No. 28 Tahun 2010 di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat; (3) Upaya mengatasi faktor penghambat. Jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Lokasi; Dikpora, BKD dan SMP. Jenis data; primer dan sekunder. Informan; Kasi KPMP Dikmen, Kepala Mutasi BKD, dan Kepala SMP. Instrumen, peniliti sendiri. Pengumpulan data; observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis; Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data; triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Hasil dan kesimpulan; 1) Perekrutan calon kepala SMP berdasar Permendiknas No.28/2010melalui; Pertama, pengumuman oleh Dikpora. Kedua, pengusulan oleh kepala sekolah. Ketiga, seleksi administrasi. Keempat, pengusulan oleh Dikpora; Jalur umum dan khusus; 2) Faktor penghambat, Dikpora sukar memahami Permendiknas tersebut, politisasi jabatan oleh Bupati. Faktor pendukung bertambahnya calon kepala sekolah berkualifikasi S2;3) Upaya mengatasi faktor penghambat, Dikpora menyesuaikan penerapan Permendiknas No.28/2010 dengan Permendiknas No.13/2007 dengan memberikan dispensasi kepada calon kepala sekolah terkait kelengkapan administrasi. Upaya pengangkatan kepala sekolah yang ditunjuk langsung Bupati yang berstatus Plt, ditugaskan pada sekolah SATAP.
Kata kunci: Permendiknas No. 20, Mekanisme Perekrutan, Proses Pengangkatan, Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah
Downloads
References
Baihaqi, Khairuddin, H. (2012). Sistem rekrutmen, seleksi dan penempatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada dinas pendidikan kota banda aceh. Jurnal Administrasi Pendidikan, 1(1), 14–28.
Baswedan, A. (2014). Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan “Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia. Jakarta.
Bhirowaty, H. (2014). Analisis kebijakan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah di lingkungan PDM Kota Malang.
Faisal. (2013). Implementasi Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 Di Kabupaten Sambas. Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, 1061.
Hartanto, S. (2014). Good procedures or new ways of preparing principals Indonesia.
Hidayat, A. (2011). Pengaruh Pelaksanaan Rekrutmen Dan Seleksi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Kepala SMP Dan SMA PGRI Sekabupaten Dan Kota Bandung.
Jamali, Y. (2016). Evaluasi Of Recruitment Policy Implementation Head Of The State High School in Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Education Managent, 6(2).
Maisaroh, S. (2015). Lelang Jabatan Kepala Sekolah Dan KualitasLayanan Pendidikan (Studi Kasus pada 2 Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Selatan). Jurnal Administrasi Publik, 3(11), 1917–1923.
Manap, dkk. (2010). Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah SMP di Provinsi Bengkulu Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan, 4(5).
Menteri Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah. , (2010).
Muliati, A. (2013). Program penyiapan calon kepala sekolah Melalui seleksi akademik dan diklat.
Mulyasa, E. (2003). Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nurlinah. (2015). Nuansa politisasi dalam pelaksanaan tugas guru Sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), 49–62.
Rahmawiati, dkk. (2009). Pendelegasian Wewenang dalam Sistem Manajemen PNS di Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. , (2000).
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. , Dpr § (2004).
Wahiyuddin. (2014). Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, 18(1), 53–65.
Wahjosumidjo. (2008). Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya. Jakarta: Rajawali Pers.Published
How to Cite
Issue
Section
License
It is a condition of publication that authors assign copright or license the publication rights in their articles to journal of Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Authors are themselves responsible for obtaining permission to reproduce copyright material from other source
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
