Implementasi Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru SMP Negeri 3 Hu’u Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat

Authors

  • Qurbanhajar Hajar Universitas Muhamadya malang
  • Budiono Budiono Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

DOI:

https://doi.org/10.22219/jkpp.v8i1.12067

Abstract

Abstract: This study aims to determine (1) the implementation of policies for increasing professionalism of teachers in SMP Negeri 3 Hu'u, (2) the constraints of implementing policies for increasing professionalism of teachers in SMP Negeri 3 Hu'u, (3) efforts to overcome obstacles in implementing policies for increasing professionalism teacher at Hu'u Middle School 3. This research uses a qualitative approach. The data collection techniques of this study were interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that (1) the implementation of the policy of increasing teacher professionalism in SMP Negeri 3 Hu'u has not been carried out to the maximum. The implementation is carried out through MGMP, PKB, Diklat, school curriculum development. Lack of opportunities to develop the profession on an ongoing basis because teachers are stuck in a routine. Teachers are also less motivated to develop professionally and personally motivated to develop their profession. (2) Constraints faced are lack of teacher sensitivity towards their profession, school policies for GTTs that do not yet have NUPTK are still not optimal, teachers delay time in various teacher development activities. (3) Efforts made in overcoming obstacles are the existence of teacher development training conducted by colleagues at the School; district-level training, workshops, teacher tutoring group learning; teacher discipline, and student discipline which must be followed by all teachers and students who are in the Hu'u 3 Public Middle School.

Keywords: Policy, Professionalism, Teacher

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru di SMP Negeri 3 Hu’u, (2) kendala implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru di SMP Negeri 3 Hu’u, (3) upaya mengatasi kendala implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru di SMP Negeri 3 Hu’u. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru di SMP Negeri 3 Hu’u belum dilaksanan dengan maksimal. Pelaksanaannya dilakukan melalui MGMP, PKB, Diklat, pengembangan kurikulum sekolah. Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan karena guru terjebak pada rutinitas. Guru juga kurang termotivasi untuk melakukan pengembangan profesionalisme dan tergerak secara pribadi untuk mengembangkan profesinya. (2) Kendala yang dihadapi yaitu kurang adanya kepekaan guru terhadap profesinya, kebijakan sekolah untuk para GTT yang belum memiliki NUPTK masih belum maksimal, guru mengundur waktu dalam berbagai kegiatan pengembangan guru. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu adanya pelatihan pengembangan guru yang dilakukan perpekan di Sekolah tersebut; pelatihan pada tingkat Kabupaten, workshop, belajar kelompok bimbingan guru; tata tertib guru serta tata tertib siswa yang harus diikuti oleh seluruh guru dan peserta didik yang berada di Sekolah SMP Negeri 3 Hu’u.

Kata Kunci: Kebijakan, Profesionalisme, Guru

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ade, I. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru di SMA Negera 1 Palu. Jurnal Jipsindo, 1(1), 59–77.

Ayu, I. G., Damayanthi, E., Agung, A., Agung, G., & Suarni, N. K. (2017). Profesional Ditinjau Dari Output Institusi Pada Para Guru Smp Negeri Di Kota Denpasar.

Balqis, P., Usman, N., & Ibrahim, S. (2014). Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Univeritas Syiah Kuala, 2(1), 25–38. https://doi.org/10.1093/rfs/hhn039

Daerah, P. (2012). Presiden republik indonesia.

Daryanto, E., & Siregar, N. (2017). Implementasi Kebuijakan Kepala Sekolahdalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Sma Negeri 3 Medan, X(1), 24–38.

Dewi, C. (2018). Implementasi kebijakan pemerataan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Doi, 1(2), 60–69. https://doi.org/10.31002/ijel.v1i2.649

Dwi Kesuma Putri, A., Imaniyati, N., & Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, P. (2017). Pengembangan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Professional Development of Teachers in Improving the Performance of Teacher). Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, 1(1), 1–10. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/jpmanper

Guru, A. P., Guru, P. P., & Inggris, K. (1996). BAB II KAJIAN TEORI A. Profesionalisme Guru 1. Pengertian Profesionalisme Guru, 26–70.

Hasbullah. (2015). No Title. Profesi Kependidikan, 1–12.

Jailani, M. S. (2009). Guru Profesional d an Tantangan Dunia Pendidikan, 1–9.

Kalu, M. R., Rede, A., & Asep, H. (2016). Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru Sekolah Dasar Yang Tersertifikasi Pada Pembelajaran Sains. Jurnal Sains Dan Teknologi Tadulako, 5(3), 85–94.

Lion, E. (2015). No Title. Kemampuan Profesi Guru Dalam Pembelajran Efektif, 1–8854/6y((3) 1), 1–8.

Mardlotillah, F. (2013). Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter melalui Program Pembiasaan Membaca Al- Qur ’ an. Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan, 1(2), 150–155.

Miarso, Y. (2008). Peningkatan Kualifikasi Guru dalam Perspektif Teknologi Pendidikan. Jurnal Pendidikan Penabur, 7, 6676. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Mustofa. (2007). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 4(April), 62–75.

Pesantren, U., Darul, T., & Jombang, U. (n.d.). Peran Birokrasi Mujianto Solichin Pendahuluan Mengawali perbincangan topik tentang “ Implementasi kami mengutip pendapat Syaefudin Sa ‟ ud dan Abin Syamsuddin “ Kekuasaan kebijakan mencakup setiap hukum yang atau setiap individu di dalamnya , apakah berkaitan dengan Pernyataan di atas menggambarkan peran negara atau dalam bentuk perundang-undangan kebijakan , negara bebas langit harapan masyarakat Indonesia adalah terpenuhinya pendidikan yang unggul bagi seluruh lapisan masyarakat hingga simpul paling bawah . Kebijakan pendidikan bukan tidak mungkin urusan-urusan publik ( Administrative Governance ) . Pengelolaan Governance yang memerlukan adanya reformasi kelembagaan, 6, 148–178.

Riyadin, S. (2016). Kebijakan Pengembangan Profesioanlisme Guru PNS. Jurnal JKMP, 4(2), 219–234.

S, K. (2017). No Title. Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, 38–45(2(1)), 1–10.

Samsirin. (2015). Konsep Mutu dan Kepuasan Pelanggan dalam Pendidikan Islam. At-Ta’dib, 10(1).

Studi, P., & Matematika, P. (2017). PROFESIONALISME GURU, 2(1), 38–46.

Sujendra Diputra, K., & Ketut Desia Tristiantari, N. (2016). Mengembangkan Profesionalisme Guru-Guru Ipa Melalui Pendampingan Lesson Study. Jurnal Widya Laksana, 5(2), 1410–4369.

Sukanti. (2008). Meningkatkan kompetensi guru melalui pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, VI(2), 1–10.

Syawal Gultom. (2012). Pengembangan profesi guru. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2012.

Wulandari, R. W. (2016). Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru Fisika Dalam Melaksanakan Pendekatan Saintifik Di SMAN Sleman. Jpfk, 2(2), 92–104.

Published

2020-05-04

How to Cite

Hajar, Q., & Budiono, B. (2020). Implementasi Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru SMP Negeri 3 Hu’u Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan, 8(1). https://doi.org/10.22219/jkpp.v8i1.12067

Issue

Section

Artikel