Pendidikan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan
Keywords:
legal education, civic educationAbstract
The purpose of writing this article is to analyze the development of legal education in Indonesia over time from the perspective of Citizenship Education, especially within the school environment. The method used in this research is normative legal research, enriched with literature studies. This research is motivated by various incidents of legal violations committed by different parties, reported through both print and electronic media. In fact, the existing legal rules in society are meant to serve as guidelines and directions for individuals and the community in their behavior and interactions with others, thus creating security, peace, and prosperity. Therefore, it is essential that legal education is instilled and taught from an early age. One effective and systematic avenue for teaching and internalizing legal education in society is through Citizenship Education in schools. This is because the subject includes legal material, both explicitly and implicitly. The results of this study indicate that legal content is taught at every grade level/phase with the aim of strengthening students' character, particularly their public character, one of which is adhering to the prevailing legal rules. Moreover, teaching Citizenship Education as legal education to students also needs to be balanced with teachers setting a good example to ensure that the legal education is effective.
Downloads
References
Amrunsyah. (2019). Impian yang Terabaikan (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia. LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 4(1), 181–204. https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v4iII.1316
Anwar, K. (2011). Pendidikan Hukum Di Era Transisi Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru. Masalah-Masalah Hukum, 40(2), 236–245.
Apriandhini, M., Santi, Y., & Widhi, E. N. (2021). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya, 1(1), 75–83. https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1869.2021
Arief, H. (2016). Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional. LKiS Pelangi Aksara.
Arifin. (2009). Implementasi Pendidikan Hukum dalam Konteks Budaya Sekolah di Era Globalisasi. Syiar Hukum, 11(3), 197–208.
Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. Jurnal Litigasi, 20(1), 19–56. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Branson, M. S. (1999). Belajar Civic Education dari Amerika. LKiS.
Fitriasari, S. (2010). Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Warga Negara Indonesia. In Jurnal Civicus (Vol. 10, Issue 2, pp. 1–9).
Gaol, D. L. (2021). Resensi Buku Pendidikan Hukum di Indonesia PascaKolonial. News: Kumparan. https://kumparan.com/dios-aristo/resensi-buku-pendidikan-hukum-di-indonesia-pascakolonial-1wcyj68YaHd/4
Irianto, P. (2012). Membangun Pemahaman dan Kesadaran Hukum. Wacana Gelora Cipta.
Isep. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta Didik. Jurnal Penelitian Pendidikan, 13(1), 13–20.
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 338–343. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343
Listyorini, D., Saputra, A., & Andraini, F. (2022). Penerapan Pendidikan Hukum pada Siswa SMA dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa, 10(1), 353–361. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6(2), 86–96. https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122
Murtianto, T. B. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara. Jurnal Hukum NOVUM ARGUMENTUM, 1(1), 97–107.
Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 49–60. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Putra, C. A. G., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(1), 13–19.
Rahardjo, S. (2005). Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. Law Reform, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176
Rifa’i, A., & Iftitah, A. (2018). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. Jurnal Supremasi, 8(2), 38–49. https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486
Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali.
Somantri, M. N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Remaja Rosdakarya.
Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), 517–538. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538
Supena, C. C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(2), 372–388. https://doi.org/10.25157/moder
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Handi Kurniyawan, Achmad Hafy Akmal Moeslim
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licensethat allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
