THE LEGAL PROTECTION AGAINST TERRORISM SUSPECTS IN INDONESIA (CASE STUDY OF THE ARREST PROCESS OF TERRORISM SUSPECTS BY DENSUS 88)

Authors

  • Sholahuddin Al-Fatih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
  • Zaka Firma Aditya Center for Research and Case Analyse, and Library Management, Constitutional Court of The Republic of Indonesia

Keywords:

Legal Protection, Terrorism Suspect, Densus 88

Abstract

Terrorism is a form of extraordinary crime that not only leads to lives and material losses, but also creates a continuing fear in society. Backed by the many cases of terrorism with suicide bombing mode, especially in the case of Bali Bombing 1 and 2, then born special datachment 88 (Densus 88) which has the obligation to combat terrorism. Unfortunately, in cracking down on the perpetrators of terror, even those still suspected as terrorist suspects, Densus 88 often uses violence and even shoots off on the spot. The late Siyono was one of the victims of repressive measures carried out by Densus 88. In other cases, Densus 88 is also often proven to mis-arrest after the suspect has lost his life. This condition is certainly contrary to the spirit of democracy and efforts to guarantee human rights protection in Indonesia. This paper discusses: (1) the Standard Operational Procedure of terrorist suspected arrest process by Densus 88 and its comparison with anti terrorism agency in other country; and (2) Guarantees and legal protection in the fulfillment of the rights of suspected terrorists.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Hasil korespondensi dengan Dr. Sri Ayu Astuti, Pakar Hukum Pidana Terorisme, 19 Agustus 2018 Hasil korespondensi dengan Mokhammad Najih, P.hD, pakar hukum pidana yang terlibat dalam tim Advokasi Hukum PP Muhamamdiyah, 19 Agustus 2018 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt571736d3d5486/proses-penangkapan-siyono-ternyata-salah-prosedurdiakses pada tanggal 19 Agustus 2018 http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 m.hukumonline.com/baca/berita/ diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 m.republika.com/berita/internasional/timur-tengah/ diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 Nabilla Tashandra, Berulang Kali Salah Tangkap, Profesionalisme Densus 88 Dipertanyakan, https://nasional.kompas.com/read/2015/12/31/10435901/Berulang.Kali.Salah.Tangkap.Profesionalisme.Densus.88.Dipertanyakan. diakses pada tanggal 19 Agustus 2018 wartakota.tribunnews.com/2017/09/12/tragedi-runtuh-wtc/ diakses pada tanggal 18 Agustus 2018

Downloads

Published

2019-07-22

How to Cite

Al-Fatih, S., & Aditya, Z. F. (2019). THE LEGAL PROTECTION AGAINST TERRORISM SUSPECTS IN INDONESIA (CASE STUDY OF THE ARREST PROCESS OF TERRORISM SUSPECTS BY DENSUS 88). Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 27(1), 14–26. Retrieved from https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8954

Issue

Section

Journal's Articles