ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA

Authors

  • Afrizal Mukti Wibowo Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya
  • Sukarmi Sukarmi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya
  • Siti Hamidah Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya

Keywords:

Competence, Dispute Settlement, Consumer Financing

Abstract

Consumer financing disputes can be resolved by litigation and non-litigation. However, the choice of dispute resolution raises an competence dispute between dispute resolution institutions. Thus giving rise to legal uncertainty and losses for the parties to the dispute. The purpose of this study is to analyze the competence of consumer financing dispute resolution institutions in Indonesia. This research is a normative juridical approach with a legal, conceptual and case approach. The results of this study are that each dispute resolution institution has the attribute attributive in resolving consumer financing disputes. The competence to settle consumer financing disputes for each settlement institution must pay attention to two aspects, including the types of consumer financing disputes; and the choice of dispute resolution based on the agreement of the parties.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arsil, Peneliti Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP) dalam Kolom Arsil, Hukumonline.com, Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan Nasabah, (Online), https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f2b4 473d8f0/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah, (diakses pada tanggal 3 Januari 2018). Artidjo Alkostar, Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen), Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, No 25 Vol. 11 April 2004: 1-14. Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Teropong, Mei, 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Detiknews, Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA, (Online), https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma, (diakses pada tanggal 3 Januari 2018). Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Dagang Indonesia, Setara Press, Malang: 2012. Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Mimbar Hukum Vol 21, No 1, Februari 2009. Hukumonline, Bolehkan BPSK Selesaikan Sengketa Dengan Perjanjian Kontrak? Ini Penjelasannya, (Online), https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58158c933637a/bolehkah-bpsk-selesaikan-sengketa-dengan-perjanjian-kontrak-ini-penjelasannya, (diakses pada tanggal 7 Januari 2019) Kementerian Perdagangan RI, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG-PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, (Online), http://ditjenpktn.kemendag.go.id/app/repository /upload/AGENDA%20KEGIATAN/4.%20Direktur%20Pemberdayaan%20Konsumen%20-%20BPSK.pdf, (diakses pada tanggal 3 Januari 2018) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi), Jilid 1, UB Press, Malang: 2011. Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), CV. Mandar Maju, Bandung: 2012. OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Online), https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx, (diakses pada tanggal 3 Januari 2018) Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Lembaga Pembiayaan 2015, (Online), https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Documents/Buku%20 Statistik%20Lembaga%20Pembiayaan%202015.pdf, (diakses tanggal 2 Januari 2018) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Pdt.Sus/2012. Putusan Mahkamah Agung Nomor 831 K/Pdt.Sus-BPSK/2018. Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2018. Sidharta dalam Business Law Binus University, Kewenangan BPSK Versus LAPS-OJK, (Online), http://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/, (diakses pada tanggal 3 Januari 2018) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990. Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Downloads

Published

2019-07-22

How to Cite

Wibowo, A. M., Sukarmi, S., & Hamidah, S. (2019). ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 27(1), 41–53. Retrieved from https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8957

Issue

Vol. 27 No. 1 (2019): Maret

Section

Journal's Articles

License

Copyright (c) 2019 Afrizal Mukti Wibowo, Sukarmi Sukarmi, Siti Hamidah

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.