Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi COVID-19

Authors

  • Aisya Sanghra Devi Nugraha Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia
  • Eliza Putri Sanggarwati Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia
  • Sholahuddin Al-Fatih umm

DOI:

https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17185

Keywords:

Covid-19, Tindakan Pemerintah, Pembebasan narapidana, Dampak

Abstract

The government's policy of releasing thousands of public prisoners from various prison institutions in Indonesia is a dilemma. The granting of guarantees of rights to prisoners on the other hand will have various consequences when prisoners re-mingle in the community with social and economic conditions that are not easy in the midst of the current pandemic. Caused by a pandemic that occurred in the world today, namely a disease called Coronavirus Disease (Covid) 19. This disease is caused by the virus Systemic Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2). The covid pandemic 19 outbreak in addition to being a breath of fresh air for prisoners in Indonesia, also caused confusion in the community. Because the minister of law and human rights released thousands of prisoners in prison, while the police tried to arrest PSBB violators (Large-scale Social Restrictions) and of course criminalized and put offenders into prison cells. With these conditions, did this pandemic outbreak go down, because previously prisoners had been isolated in prison and were not touched by the outside environment. So the prisoner is actually safe in the cell, and there is no need for parole. Then with the decision to release prisoners during the Covid-19 pandemic it had several impacts on the community, which led to committing crimes. This crime occurred due to the community's economy which declined dramatically, there was no work in the midst of the plague that made the prisoners determined to commit crime.  

Abstrak

Kebijakan pemerintah membebaskan ribuan narapidana umum dari berbagai lembaga permasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi dilema tersendiri. Diberikannya jaminan hak kepada narapidana tersebut di sisi lain akan menimbulkan berbaAgai konsekuensi ketika narapidana kembali membaur di lingkungan masyarakat dengan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mudah di tengah pandemi saat ini. Disebabkan adanya pandemi yang terjadi di dunia saat ini yaitu sebuah penyakit yang dinamai Coronavirus Disease (Covid)-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus Systemic Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2). Wabah pandemi Covid-19 selain menjadi angin segar bagi para narapidana di Indonesia, juga menjadi kebingungan dalam masyarakat. Karena menteri hukum dan ham membebaskan ribuan narapidana di penjara, sedangkan aparat kepolisian berupaya menangkap pelanggar PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan tentunya mempidanakan serta memasukkan pelanggar ke dalam sel penjara. Dengan kondisi yang demikian, apakah membuat wabah pandemi ini menjadi turun, karena sebelumnya narapidana sudah di isolasi di dalam penjara dan tidak tersentuh lingkungan luar. Jadi napi sebenarnya sudah aman di dalam sel, dan tidak perlu adanya pembebasan bersyarat. Kemudian dengan adanya keputusan dibebaskannya narapidana di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat, yang mengarah untuk melakukan kejahatan. Kejahatan ini terjadi di akibatkan ekonomi masyarakat yang menurun drastis, tidak ada pekerjaan di tengah wabah yang membuat para narapidana nekat melakukan kejahatan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A Angkasa. “Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana.” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010): 212–19. http://gatra.com.

A SETIAWAN. “Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar).” ETD Unsyiah 1, no. 2 (2016). https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25103.

Al-Fatih, Sholahuddin. “Basmi Covid-19 Melalui Jalur Legislasi.” Bhirawa, 2020. https://www.harianbhirawa.co.id/basmi-covid-19-melalui-jalur-legislasi/.

———. “Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya.” Jurnal Dedikasi Hukum 1 (2021): 45–57. https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16314.

Al-Fatih, Sholahuddin, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah. “Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic.” Jurnal Pembaharuan Hukum 7, no. 2 (2020): 100–115. https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975.

Anwar, Mohamad. “Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona.” ’ADALAH 4, no. 1 (2020): 101. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15504.

———. “Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona.” ’ADALAH 4, no. 1 (2020): 101. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15504.

Apresian, Stanislaus Risadi. “Responding to the COVID-19 Outbreak in Indonesia: Lessons from European Countries and South Korea.” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Special Edition, 2020, 3.

Balilla, Jeffhraim. “Assessment of COVID-19 Mass Testing: The Case of South Korea Redundancy Reduction Using Correlation Based Method View Project Assessment of COVID-19 Mass Testing: The Case of South Korea.” SSRN Electronic Journal, Special Edition, 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3556346.

CDCH, CDMH &. “Coronavirus Disease-19, Republic of Korea.” NCOV MOHW, 2020.

Chen, Guang, Di Wu, Wei Guo, Yong Cao, Da Huang, Hongwu Wang, Tao Wang, et al. “Clinical and Immunological Features of Severe and Moderate Coronavirus Disease 2019.” Journal of Clinical Investigation 130, no. 5 (May 1, 2020): 2620–29. https://doi.org/10.1172/JCI137244.

FM Wongkar. “Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” LEX ET SOCIETATIS 7, no. 6 (2019). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25799.

FP Kusuma. “IMPLIKASI HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN.” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 2, no. 2 (2013). https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028.

FS Rahmasari. “Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan Dan Alternatif Penyelesaiannya.” JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7, no. 2 (2020). http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1517.

Fuadi, Samil, Mohd Din, and Dahlan Ali. “PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh).” Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2015): 1–10. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4755.

G Suteki & Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik). Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Hadiwardoyo, Wibowo. “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19.” BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship 2, no. 2 (2020): 83–92. https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92.

Hanoatubun, Silpa. “Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling 2, no. 1 (April 14, 2020): 146–53. https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/423.

Henny Saida Flora. “Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 1, no. 1 (2014). http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/viewFile/1838/1633.

Huang, C, Y Wang, X Li, L Ren, J Zhao, Y Hu, and L Zhang. “Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China.” The Lancet 395, no. 10223 (2020): 497–506. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620301835.

Lee, Seokmin, and Tae-Ho Kim. “South Korea’s Combating COVID-19 Under the Rule of Law.” Verfassungsblog, 2021. https://verfassungsblog.de/south-koreas-combating-covid-19-under-the-rule-of-law/.

MBN Wajdi, I Kuswandi, and U Al Faruq. “Education Policy Overcome Coronavirus, A Study of Indonesians.” EDUTEC: Journal of Education and Technology 3, no. 2 (2020): 102. http://ejournal.ijshs.org/index.php/edu/article/download/42/31.

Meiza, D, S Syafridatati, and DW Ramadhani. “PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI RUTAN KELAS IIB PADANG PANJANG.” Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University 6, no. 1 (2015). http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=4324.

NR Yunus. “Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB.” ’ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan 4, no. 1 (2020): 119. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15262.

Parwanto, MLE. “Virus Corona (2019-NCoV) Penyebab COVID-19.” Jurnal Biomedika Dan Kesehatan 3, no. 1 (2020): 1. https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2.

Prasetyo, CA, and P Astuti. “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Pati.” Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id 2, no. 1 (2013). https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/4193.

RA, Mohamamd Syahrul, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih. “The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law : An Indonesian Case.” Lentera Hukum 7, no. 3 (2020): 267–78. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.18983.

Rasdi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi.” Pandecta: Research Law Journal 7, no. 1 (2013). https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2364.

Riana Angkasa Aji Putra, Aan, and Ningrum Puspita Sari. “KENDALA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN.” Jurnal Recidive 2, no. 3 (2013). https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32714.

Siti Romlah. “Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden.” ’ADALAH 3, no. 1 (2019). https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266.

Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Sulianto, Harun. “Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat.” JURNAL RECHTENS 7, no. 1 (2018). http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/365.

Trias Palupi Kurnianingrum. “Kontroversi pembebasan narapidana di tengah pandemi covid-19.” Info singkat: kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis 12, no. 8 (2020).

Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. “Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 3 (March 2020): 227–38. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083.

———. “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19.” Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol 07, no. 3 pp.227–238, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083 (2020).

Zangrillo, Alberto, Luigi Beretta, Paolo Silvani, Sergio Colombo, Anna Mara Scandroglio, Antonio Dell’acqua, Evgeny Fominskiy, et al. “Fast Reshaping of Intensive Care Unit Facilities in a Large Metropolitan Hospital in Milan, Italy: Facing the COVID-19 Pandemic Emergency.” Critical Care and Resuscitation 22, no. 2 (2020): 91–94.

Zhu, Na, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, et al. “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019.” New England Journal of Medicine 382, no. 8 (2020): 727–33. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017.

Zubaidi, Najella, Gusti Pratamab, and Sholahuddin Al-Fatih. “Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People.” Jurnal Bestuur 8, no. 1 (2020). https://doi.org/10.20961/bestuur.42722.

Downloads

Published

2021-07-27

How to Cite

Nugraha, A. S. D. ., Sanggarwati, E. P. ., & Al-Fatih, S. (2021). Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi COVID-19 . Indonesia Law Reform Journal, 1(2), 209-227. https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17185

Issue

Section

Articles