Preparatory Examination in Civil Procedure Law: Strategies for Swift and Efficient Justice

Imam Hidayat; Abdul Rachmad Budiono; Budi Santoso; Rachmi Sulistyarini

doi:10.22219/ilrej.v4i2.35691

Authors

Imam Hidayat Faculty of Law, Brawijaya University
Abdul Rachmad Budiono Faculty of Law, Brawijaya University
Budi Santoso Faculty of Law, Brawijaya University
Rachmi Sulistyarini Faculty of Law, Brawijaya University

DOI:

https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i2.35691

Keywords:

Supreme Court, legislation, speedy trial, access to justice, dismissal procedure

Abstract

The rigidity of formal requirements in civil litigation in Indonesia has resulted in numerous cases being dismissed as "Gugatan Tidak Diterima" (Not Admissible), leading to a prolonged and wasteful judicial process. Many litigants spend considerable time and resources waiting, only to receive a verdict that denies access to substantive justice due to technicalities, undermining the principle of a speedy trial. Failure to meet formal requirements leads to many cases being dismissed as "Gugatan Tidak Diterima" (Not Admissible). With numerous cases being dismissed as such, a situation arises where the principle of a speedy trial is not upheld. This research focuses on the implementation of the principle of a speedy trial in terms of the judge's authority to examine formal requirements in civil procedural law. Based on the above background, three problem formulations are developed: (1) What is the essence of the preliminary examination applied in civil procedural law? (2) What are the formal requirements of a civil lawsuit as a manifestation of the principle of a speedy trial? This article employs a normative juridical research method with legislative, conceptual, and historical approaches. Legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, which will be analyzed using grammatical, systematic, historical, futuristic, and theological interpretation techniques. Based on the above problem formulations, the author concludes that the main purpose of implementing pre-trial examination of formal requirements in Indonesia's civil legal system is to address the issue of high case volumes leading to many courts rejecting lawsuits. This delay in justice stems from rigid court processes and outdated procedures. Pre-trial examination helps minimize rejections and make the legal system more efficient. Therefore, clear rules are needed to ensure this examination is part of civil law procedures, either through Supreme Court regulations or legislation.

Abstrak

ekakuan persyaratan formal dalam litigasi perdata di Indonesia telah menyebabkan banyak kasus ditolak dengan putusan "Gugatan Tidak Diterima", yang mengakibatkan proses peradilan yang berkepanjangan dan sia-sia. Banyak pihak yang menghabiskan waktu dan sumber daya yang signifikan hanya untuk menerima putusan yang menolak akses terhadap keadilan substansial karena alasan teknis, yang pada akhirnya merusak asas peradilan cepat. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan formal menyebabkan banyak kasus ditolak karena “Tidak Dapat Diterima”. Dengan banyaknya kasus yang dibatalkan, timbul situasi di mana prinsip persidangan yang cepat tidak ditegakkan. Penelitian ini berfokus pada penerapan asas speedy trial dalam kaitannya dengan kewenangan hakim untuk memeriksa syarat formil dalam hukum acara perdata. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikembangkan tiga rumusan masalah: (1) Apa hakikat pemeriksaan pendahuluan yang diterapkan dalam hukum acara perdata? (2) Apa saja syarat formal gugatan perdata sebagai perwujudan asas speedy trial? artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan legislasi, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, historis, futuristik, dan teologis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan utama dilaksanakannya pemeriksaan syarat formil praperadilan dalam sistem hukum perdata Indonesia adalah untuk mengatasi permasalahan tingginya volume perkara yang menyebabkan banyak pengadilan menolak gugatan. Keterlambatan dalam mendapatkan keadilan ini disebabkan oleh proses pengadilan yang kaku dan prosedur yang ketinggalan jaman. Pemeriksaan praperadilan membantu meminimalkan penolakan dan membuat sistem hukum lebih efisien. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas untuk memastikan pemeriksaan ini merupakan bagian dari acara hukum perdata, baik melalui peraturan Mahkamah Agung maupun peraturan perundang-undangan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdi, Muarifal. “Lembaga-Lembaga Negara.” Ilmu Hukum, no. 1 (2004): 1–13.

Ahmad Syafii Maarif. Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante:Islam Dan Masalah Keagamaan Keagamaan. Jakarta: LP3ES, 1985.

Andi Wawo, Amiruddin. “Corporte Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Dan Hukum Islam.” Jurnal Mirai Management 5, no. 2 (2020): 583–607.

Anggoro, Syahriza Alkohir. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 1 (2019): 77–86. https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871.

Besar. “Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia,” 2016.

Chakim, M luthfi. “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Mahkamah Konstitusi, n.d., 343.

“Circular of the Supreme Court Number 6 of 1992 Settlement of Cases in High Courts and District Courts,” n.d.

Crouch, Melissa A. “Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law.” A 7 (2012). https://doi.org/10.1515/1932-0205.1391.

“Decision of the Surabaya District Court 332/PDT.G/2023/PN SBY.” Surabaya, 1975.

“Decision of the Surabaya District Court Number 1038/Pdt.G/2019/PN.” Surabaya, 2019.

Denniagi, Erma. “Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 2 (2021): 246–64. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3.

Deny Noer Wahid dan Catur Wido Haruni. “Konstruksi Ideal Sistem Parlementary Threshold Dalam Perspektif Demokrasi.” Jurnal Hukum Kenegaraan 1, no. (1) (2023).

Deny Noer Wahid, Ilham Dwi Rafiqi. “Manifestation of Eastern Cultural Values by Re-Arranging Normon Insulting the President and Vice President.” Hang Tuah Law Journal 6, no. 1 (2022): 61–76.

Direktori Mahkamah Agung. “Mahkamah Agung,” 2020.

Fahren. “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Di Peradilan Niaga (Ciri Khusus Dalam Sistem Acara Perdata).” Universitas Sumatera Utara. Disertasi Doktor Universitas Sumatera Utara, 2020.

Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi. “Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.” Journal of Judicial Review 24, no. 1 (2022): 35–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376.

Galih Orlando. “Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Enggineering.” Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains 7, no. 1 (2023): 31–48. https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Hardi, Imelda. “Tesis Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Kota Padang.” Universitas Andalas, 2023.

Hidayat, Arief. “MKRI Menjaga Ideologi Dan Dasar Negara Pancasila.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.

Huda, Ni’matul. Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2007.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Supreme Court Directory, ‘Supreme Court,’ Last Modified in 2020.” Jakarta, 2020.

Ingber, Rebecca. “Bureaucratic Resistance and the National Security State.” Iowa Law Review 104, no. 139 (2018): 139–221.

KAMAL, S M MOSTAFA. “Geographical Variations and Contextual Effect on Child Marriage in Bangladesh.” Pakistan Journal of Women’s Studies 17, no. 2 (2010): 37–57.

Mahkamah Agung. “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Lambang/Tanda Jabatan Hakim,” 1996.

Mainwaring, Scott. “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination.” Comparative Political Studies 26, no. 2 (1993): 198–228. https://doi.org/10.1177/0010414093026002003.

Mertokusumo, Sudikno. Indonesian Civil Procedure Law. Yogyakarta: Liberti, 2002.

Mulyadi, Lilik. Criminal Procedure Law. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.

Norfiadi. Cara Pengadilan Agama BUkit Tinggi Menekan Angka PErceraian. Bandung: Wedina Media Utama, 2023.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Uj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung.” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (2020): 305–9. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309.

R. Syariah. ““Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembanguna.” J. Equal. 13, no. 1 (2008).

Rafiqi, Ilham Dwi. “Criticisms toward the Job Creation Bill and Ethical Reconstruction of Legislators Based on Prophetic Values.” Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 29, no. 1 (2021): 144–60. https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14991.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahman, Faiz, and Agung Wicaksono. “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Existence and Characteristics of of The Constitutional Court.” Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2016): 348–78.

Ramadhan, Febriansyah. “Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Masa Pergantian Presiden Dan Wakil Presiden Bersamaan.” Jurnal Majelis 2, no. 2 (2019): 108–26.

Ramadhan, Febriansyah, Deny Noer Wahid, and Nabil Nizam. “Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan.” JAPHTN-HAN, 2, no. 1 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58.

Setara. “Laporan Kinerja Mahkamah KonstitusI 2019-2020,” 2020.

Shahbaz, Khadija. “Child Marriages in Pakistan: Causes, Consequences and a Way Forward.” Pakistan Languages and Humanities Review 5, no. II (2021): 92–107. https://doi.org/10.47205/plhr.2021(5-ii)2.8.

Shonazarova, Shirin. “The Determinants of Early Marriage and Under-Five Child Mortality in Afghanistan The Determinants of Early Marriage and under-Five Child Mortality in Afghanistan.” MPRA Paper, no. 107684 (2021): 1–29.

Siboy, Ahmad, Sholahuddin Al-Fatih, Virga Dwi Efendi, and Nur Putri Hidayah. “The Effectiveness of Administrative Efforts in Reducing State Administration Disputes.” Journal of Human Rights, Culture and Legal System 2, no. 1 (2022): 14–30. https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.23.

Sirajuddin, Winardi. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press, 2015.

Wahid, Deny Noer. “Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 3, no. 1 (2023): 57–69. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.148.

Wahid, Deny Noer, Isdian Anggraeny, and Samira Echaib. “The Urgency of Returning the People’s Consultative Assembly Authority in Determining the Outlines of the Nation’s Direction.” Yuridika 38, no. 3 (2023): 539–64. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.36885.

Wahid, Deny Noer, Tasyabilla Pandi Utami, and Febriansyah Ramadhan. “Constitutionality Of President’s Authority Regarding Lockdown Policy During The State’s Emergency.” The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 4 No 1, no. No 1 (2022): 41–60.

Wicaksono, Dian Agung, Ananda Prima Yurista, Almonika Cindy, Fatika Sari, and Kasultanan Ngayogyakarta Hadi-. “Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.” Jurnal Agraria Dan Pertanahan 6, no. 2 (2020): 172–87.

Widyati, Lidya Suryani. “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?).” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 8, no. 2 (2017): 215–34. https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067.

Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.