The Process of Dispute Resolution with Mediation in The Land Office of Batu City

Sherin Adriani; Firdina Nur Alfida Putri Salsabila; Dwi Ratna Indri Hapsari

Authors

Sherin Adriani Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang
Firdina Nur Alfida Putri Salsabila Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang
Dwi Ratna Indri Hapsari Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Keywords:

National Land Agency, Land Dispute, Mediation

Abstract

The National Land Agency oversees government affairs in the land sector also has the authority to take administrative actions for resolving land disputes within its jurisdiction, playing a vital role in addressing land issues in Indonesia. According to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs also Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020, the BPN Kota Batu operates as a vertical agency under the National Land Agency also is directly accountable to the Minister through the Head of the Regional Office. This office serves as a mediator in local land disputes. The author conducts empirical legal research, including direct interviews with the Head of the Dispute Control also Handling Section at the BPN Kota Batu. Key issues examined involve the mediation process for resolving disputes also challenges encountered during mediation. Findings reveal that 1)the BPN Kota Batu adheres to proper procedures for mediation in line with applicable regulations, also 2)obstacles include 1)cooperation from the involved parties also 2)the mediator's capacity to facilitate dispute resolution effectively.

Abstrak

Badan Pertanahan Nasional mengawasi urusan pemerintahan di sektor pertanahan serta memiliki wewenang guna mengambil tindakan administratif dalam menyelesaikan sengketa tanah di wilayahnya, memainkan peran penting dalam menangani masalah pertanahan di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Kantor Pertanahan Kota Batu beroperasi sebagai lembaga vertikal di bawah Badan Pertanahan Nasional serta langsung bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah. Kantor ini berfungsi sebagai mediator dalam sengketa tanah lokal. Penulis melakukan penelitian hukum empiris, termasuk wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pengendalian serta Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Batu. Isu-isu kunci yang diteliti melibatkan proses mediasi guna menyelesaikan sengketa serta tantangan yang dihadapi selama mediasi. Temuan menunjukkan bahwa 1)Kantor Pertanahan Kota Batu mematuhi prosedur yang tepat guna mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta 2)kendala yang dihadapi meliputi 1)kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat serta 2)kapasitas mediator guna memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, Maryam, and Titin Samsudin. “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi.” Journal Hukum Islam 4, no. 1 (2023): 14–27.

Alvian, Rizky Alif., Rezky Dellah. Ramadhani, and Achmad. Setiawan. Melanjutkan Indonesia Dengan Reforma Agraria : Pandangan Anak Muda. STPN Press, Panitia Lomba Essay PolgovDay, 2015.

Andanari, Ria, and Sigit Handoko. “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.” Jurnal Kewarganegaraan 3, no. 1 (2019).

Atikah, Ika. METODE PENELITIAN HUKUM. Sukabumi: CV. Haura Urama, 2022.

Boboy, Juwita Tarochi, Budi Santosos, Irawati. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jefferey Z.Rubin.” Notarius 13, no. 2 (2020).

Dewi, Nabila Nastiti, and Herma Setiasih. “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020.” Jurnal Magister Ilmu Hukum, July 14, 2024, 67–86. https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.256.

Hasan, Umar, Arsyad, Sasmiar. “Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat.” Hukum Adat Jurnal Inovatif XII, no. 1 (2019): 122–40.

Listijowati. “Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi.” Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2021).

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024, Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia, https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/, accessed November 18, 2024.

Natasha Hutabarat, Hizkia, dkk. “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah.” PATIK: Jurnal Hukum 10, no. 01 (2021): 61–68. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik.

Rayi, Yanua Hirma, and Denny Suwondo. “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.” Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)1, no. 1 (2021).

Rosiana, Junaidi Tarigan. “Analisis Yuridis Penyelesaiaan Sengketa Tanah Melalui.” Jurnal Rechiten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 4, no. 2 (2022): 32–40.

Sahnan, M. Arba, and L. Wira Pria Suhartana. “Authority Of The National Land Agency In Settlement Of Land Disputes.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 7, no. 3 (November 11, 2019): 436–50. https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714.

Sasro Prawira, Suwardhie, and Muhammad Ilyas. “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng.” Journal of Philosophy (JLP)1, no. 1 (2020).

Sinta, Ade, Devi Siti, and Hamzah Marpaung. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang).” Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik 12, no. 1 (2021): 66–78.

Yustio Akbar, Ciko, Dinda Amalia Oktara Putri, Mochamad Ramadhan Sulaeman, and Tarsis Lamhot. “Analisis Sengketa Tanah Keluarga Antara Ahli Waris Yang Masih Memiliki Hak Dan Ahli Waris Yang Sudah Tidak Memiliki Hak.” Cross-Border 5, no. 2 (2022): 1159–74.