Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Rukun Warga di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi
DOI:
https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.39972Keywords:
Evaluasi kebijakan, partisipasi warga, pembangunan lokal, pemberdayaan masyarakat, Rukun WargaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada tahun 2021. Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat partisipasi masyarakat melalui pemberian bantuan keuangan langsung kepada setiap RW untuk pembangunan skala mikro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (2015): efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan bahwa secara umum tujuan program tercapai, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala partisipasi warga yang terbatas dalam tahap perencanaan, lemahnya sosialisasi, dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi evaluasi kebijakan publik pada tingkat kewilayahan dan menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penguatan kapasitas lokal dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Downloads
References
Agustino, Leo. (2014). Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Arini, N., F, & Rostyaningsih, Dewi. (2008). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang (Studi Kasus di Sanggar Batik Semarang 16). Jurnal Academia Praja, 4(2), 143-159.
Asbar FR, & Witarsa R. (2020). Kajian Literatur Tentang Penerapan Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 3, 225–236.
Basir, M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Desa Batuma’Lonro. JPPM: Journal of Public Policy and, 1.https://core.ac.uk/ download/pdf/327111117.pdf
Bintoro, R., F., A, Karim, A., & Enos Peselle. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jurnal Riset Pembangunan, 3(1), 1-9
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches.
Dunn,William N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
Dikson, Silitonga. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan Un Sd Di Kota Madya Jakarta Pusat). Administrasi Publik, 21(July), 1–23.
Haedar. (2015). Evaluasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di kelurahan kabonga besar kecamatan benawa kabupaten donggala. E-Journal Katalogis, 3(5), 39–47.
Katuhu, O. (2010). Evaluasi Kebiajakn Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Di Kecamatan Siau Timur. Medan: Universitas Sumatera Utara, 1–21.
Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). Jurnal Governansi, 7(2), 99–110. https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4230.
King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1995). The Importance of Research Design in Political Science. American Political Science Review, 89(2), 475–481. https://doi.org/10.2307/2082445
Praja, J., S., Rumbekwan, M., Ibrahim, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Jurnal Ilmiah Wahan Bakti Praja, 10(1), 266–279.
Ray, R., I., W, & Sutyani, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Depok. IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration, 6(2), 27-45.
Sartika. (2019). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(2), 111–124.
Sihombing, F., D., & Bangun, M. (2022). Evaluasi Kebiajkan Ombudman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Sumatera Utara. Jurnal Message Komunikasi, 11(1), 23–33.
Sitonga, Dikson. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Evaluasi Implementasi Kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat). Jurnal Esensi, 21(2), 47-65.
Sumardi, I Nyoman. (2010). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama.
Tobing, D., hizki, Herdiyanto, Y. K., & Astiti, D. P. (2016). Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya, 42. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/870ba33 936829bb37ecd8f62f8514ba7.pdf
Wibawa, Samodra. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Yulia, M. (2013). Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Jurnal Penelitian Komunikasi, 16(2), 205–220. https://doi.org/10.20422/jpk.v16i2.143
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Bayu Septiansyah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
