Strategi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Pertanahan di Kelurahan Lempake-Kota Samarinda
DOI:
https://doi.org/10.22219/jdh.v4i2.35933Keywords:
Sengketa Pertanahan, Masyarakat, Strategi, Land Disputes, Society, StrategyAbstract
Pertanahan di Indonesia sering kali menjadi sumber konflik yang kompleks dan sulit diselesaikan. Salah satu daerah yang menghadapi tantangan ini adalah wilayah Samarinda, khususnya di RT 42 Kelurahan Lempake. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan sebagai upaya pencegahan konflik di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan di RT 42 Kelurahan Lempake. Pertama, pendekatan komunitas melalui pembentukan forum dialog antara pihak-pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama. Kedua, penguatan peran lembaga penyelesaian sengketa untuk memberikan alternatif penyelesaian yang cepat dan adil. Ketiga, peningkatan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak dan prosedur hukum terkait tanah. Selain itu, keberhasilan strategi ini juga bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola konflik pertanahan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi strategi yang ada, termasuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta perluasan jaringan kerjasama antarlembaga. Kesimpulannya, strategi dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan di RT 42 Kelurahan Lempake Samarinda dapat menjadi model untuk daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Implementasi strategi ini tidak hanya membantu mengurangi konflik tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan stabilitas sosial ekonomi di tingkat lokal. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan publik dan pengembangan teori dalam penanganan konflik pertanahan di Indonesia.
Abstract
Strategy in the Prevention and Handling of Land Disputes in Lempake Village, Samarinda City.
Land in Indonesia is often a source of complex and difficult to resolve conflicts. One of the areas facing this challenge is the Samarinda area, especially in RT 42, Lempake Village. This research aims to analyze strategies for preventing and handling land disputes as an effort to prevent conflict in the region. The research results show that there are several strategies that can be implemented in preventing and handling land disputes in RT 42, Lempake Village. First, a community approach through the formation of a dialogue forum between related parties to build mutual understanding. Second, strengthening the role of dispute resolution institutions to provide fast and fair alternative solutions. Third, increasing access to information and education for the public regarding rights and legal procedures related to land. Apart from that, the success of this strategy also depends on good collaboration between the government, society and the private sector in managing land conflicts. This research provides recommendations for improving the implementation of existing strategies, including developing more inclusive and sustainable policies and expanding inter-institutional collaboration networks. In conclusion, the strategy for preventing and handling land disputes in RT 42, Lempake Village, Samarinda, can be a model for other areas that face similar challenges. Implementation of this strategy not only helps reduce conflict but also promotes social justice and socio-economic stability at the local level. It is hoped that this study can contribute to public policy and theory development in handling land conflicts in Indonesia.
Downloads
References
Anggraeny, I. (2020). LEGAL REVIEW OF SELLING LAND OF INHERITANCE WITHOUT APPROVAL OF ALL HEIRS. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 28(1), 107–120. https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.11817
Anggraeny, I., & Tongat, T. (2020). Notary Liability over their Involvement in Document Falsification Crime. Varia Justicia, 16(1), 31–38. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3307
Ayu, I. K., Paramitha, P. P., Alfiana, L., & Anggraeny, I. (2022). Legality Of Land And Building Objects In The Tomb Of Ki Ageng Gribig, Malang City. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(1), 147–156. https://doi.org/10.31328/WY.V6I1.4030
Chairunisa, S., Studi, P., Kenotariatan, M., & Hukum, F. (2017). YANG BUKAN HAK MILIK ( STUDI PUTUSAN NOMOR 120PK / PDT / 2017 ) JURIDICAL ANALYSIS OF LAND OWNERSHIP BECAUSE THERE ARE DOUBLE SPPT PBB ON A PLANE OF LAND WHICH IS NOT PROPRIETARY RIGHTS ( STUDY OF DECISION NUMBER.
Fitriana, G., & Mukmin Rehas, A. M. R. (2017). Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Ditinjau Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan). Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 9(2), 90–99. https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.224
Kadir, A., Ahmad, D. N. F., Nasution, T. S., Yuniar, R., Efrilia, E., S, N. H. V., Pangestu, R., & Saputra, E. A. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 220–230. https://doi.org/10.2229/JDH.V1I03.18302
Mukmin, A., & Pranata, A. (2020). Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 148–159. https://doi.org/10.24903/YRS.V12I2.1014
Zulfikar, Z., & Syamantha, T. (2023). Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan Demi Terutarakannya Sumatera Utara. Lex Lectio Law Journal, 2(1), 53–62. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.21
Kementerian ATR/BPN. (2018). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tana
Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1), 88–101. DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217
Mukmin, A., & Pranata, A. (2020). Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 148–159. https://doi.org/10.24903/YRS.V12I2.1014
Munir, F. (2023). Teori - Teori Hukum Agraria (Y. Hayati (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
Noverius, Laoli (2021, Agustus 16). Kementerian ATR/BPN targetkan program PTSL di seluruh Indonesia tuntas 2025. Kontan.co.id. Diakses dari http://www.kontan.co.id
Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang Berasal dari Kawasan Hutan: Permasalahan dan Pengaturannya. Veritas et Justitia, 4(2), 252-273 DOI: https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2919
Pradini, I. K., Sudjanto, B., & Nurjannah. (2019). Implementasi Program Sekolah Adiwiyata Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SDN Tanah Tinggi 3 Kota Tangerang. Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, 7(2), 122-132.
Phahlevi, R. R., Purwaningsih, S. B., Choiriyah, I. U., Moh. Faizin, Maulana, A., & Prasetyo, A. B. (2024). Legalitas BUMDesa : Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan Good Corporate Governance. Jurnal Dedikasi Hukum, 4(`1), 12–24. https://doi.org/10.22219/jdh.v4i`1.31066Frisutami, D. (2016). STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONALDALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN KONFLIK PERTANAHAN: STUDI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 5(2), 1-7.
Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(2).
Thea, D.A (2023, Mei 27). Menteri ATR/BPN Target PTSL 126 Juta Bidang Tanah Terealisasi 2025. Hukum Online. Diakses dari http://www.hukumonline.com
Zulfikar, Z., & Syamantha, T. (2023). Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan Demi Terutarakannya Sumatera Utara. Lex Lectio Law Journal, 2(1), 53–62. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.21
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Orin Gusta Andini, Noesti, Septyanda Annishafa Putri, Ditha Hariyanti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.