Penerapan Metode K-Means pada Data Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten Blitar
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehingga tidak mampu menjamin kelangsungan hidupnya Kebutuhan hidup meliputi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan pendidikan. Menurut BPS, yang dikatakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur. Angka kemiskinan di kabupaten Blitar mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dan mengalamai kenaikan di tahun 2020. Langkah untuk mengetahui angka kemiskinan dihitung berdasarkan sampel survei analisis tingkat kemiskinan dalam survey Sosial – Ekonomi Nasional (Susenas) setiap 2 tahun sekali. Pengelompokkan kemiskinan perlu dilakukan setiap tahunnya agar pemerintah dapat mengetahui langkah pencegahan agar kemiskinan tidak meningkat ataupun pemecahan masalah kemiskinan. Pengelompokkan kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode salah satunya adanya dengan menggunakan metode K-Means. Penggunan metode K-Means ini bertujuan mengelompokkan data per kecamatan kabupaten Blitar yang tergolong penduduk miskin.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
M. Y. Darsyah and R. Wasono, "Pendugaan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumenep dengan Pendekatan SAE."
W. Isdijoso and A. Suryahadi, “Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten / Kota.”
BPS Kabupaten Blitar. "Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota di Jawa Timur." https://www.bps.go.id/indicator/23/621/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html (3 Januari 2020).
Nasution, Irmanita., Windarto, Agus Perdana., Fauzan, M, "Penerapan Algoritma K-Means Dalam Pengelompokan Data Penduduk Miskin Menurut Provinsi". Volume 2, No,2 Desember 2020.
Suryawati. 2004. Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy
Suhartini., Yuliani, Ria, "Penerapan Data Mining untuk Mengcluster Data Penduduk Miskin Menggunakan Algoritma K-Means di Dusun Bagik Endep Sukamulia Timur". Vol.4 No. 1 Januari 2021.
Nurwati, Nunung, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan". Vol. 10, No.1 , Januari 2008.
Nazara, Suahasil. 2007. "Pengentasan Kemiskinan : Pilihan Kebijakan dan Program yang Realitis" Dalam Wara Demografi tahun ke 37. No 4 tahun 2007. Jakarta. Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
Kemsos. "UU 13 Tahun 2011 - Pusat Penelitian dan Penanganan Fakir Miskin" https://puslit.kemsos.go.id/upload/aturan/files/f5c497935cc2794803aa5f91c3f2404e.pdf (15 Desember 2019)
Aras, Zainul., Sarjono, "Analisis Data Mining untuk Menentukan Kelompok Prioritas Penerima Bantuan Bedah Rumah Menggunakan Metode Clustering K-Means (Studi Kasus: Kantor Kecamatan Bahar Utara)" Vol 1 No.2, Desember 2016.
Dhuhita, Windha Mega, "Clustering Menggunakan Metode K-Means untuk Menetukan Status Gizi Balita" Vol. 15, No.2, Desember 2015.
Anggara, Mario., Sujiani, Herry., Nasution, Helfi, "Pemilihan Distance Measure pada K-Means Clustering untuk Pengelompokkan Member di Alvaro Finess" Vol. 1, No. 1, 2016.
BPS "Kemiskinan dan Penduduk Miskin" https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html (7 Juli 2021)
BPS “Kemiskinan dan Ketimpangan” https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html (7 Juli 2021)
Arif Muttaqien, Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan, Rekonstruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Terbebaskan Dan Demokratis, (Jakarta; Khanata Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), dikutip oleh Istiana Herawati , “Dampak Program Pengentasan Kemiskinan Dampak Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jayapura”, (Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan BP2P3KS Kementerian Sosial RI), h. 146