The role of specific allocation fund on the local government budget timeliness
DOI:
https://doi.org/10.22219/jiko.v5i03.12094Keywords:
Special allocation fund, general allocation fund, revenue sharing fund, timelinessAbstract
Local government budget (APBD) is the annual financial planning of the local government in Indonesia that requires consent from the Regional House of Representatives (DPRD) and is determined by regional regulation. One of the budgets is a fiscal balance which includes a revenue-sharing Fund (DBH), a general allocation fund (DAU), and a specific allocation fund (DAK). This study aims to analyze the role of funds allocation from the central government on the promptness of APBD establishment. The populations of this research were local governments in Central Java in periods 2014-2017. The data were obtained from the audit board (BPK) office and regional financial and asset management board (BPKAD) office in Central Java. This study is analyzed by logistic regression. The outcomes of this study indicated that DAK has a significant positive effect on the promptness of APBD establishment, whereas DAU and DBH have an insignificant negative impact.
Downloads
References
Ardiyah, N., & Wijayanti. (2016). Determinan Timeliness Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Jawa Tengah Tahun 2012-2016). Proceeding DCC UGM.
Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah kabupaten madiun. ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 1(32), 1–12.
Hendaris, R., Budi, & Rahayu, H. T. (2012). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten/Kotamadya Se- Jawa Barat). Majalah Pa Budi, 9(2), 129–145.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Cetakan keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, 7(3), 1255–1281.
Kartiko, S. W. (2012). Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah di DPRD ( Divided Government ) terhadap Keterlambatan Penetapan APBD. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 12(2), 83–106.
Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Indonesia. JAAI, 11(1), 67–80.
Laksmi, R. P., & Hadi, S. (2013). Pengaruh PAD , DAU , SiLPA , Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD Terhadap Anggaran Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota. Ekbisi, VIII(1), 35–46.
Moha, M. M. B., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendaptan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2004-2013).
Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja dan Modal. Accounting Analysis Journal, 2(1).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. Jakarta.
Prakosa, K. B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Prediksi Belanja Daerah ( Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY ). JAAI, 8(2), 101–118.
Rosyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 6(5), 68–80.
Savitri, K. A. A., Dewantara, M. A., Darmayant, N. L. P. A., Dewi, K. Y. K., & Sari, N. K. C. P. (2019). Analisis Faktor Penyebab dan Akibat dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah Kebupaten Buleleng Tahun 2017, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 9(1), 59–71.
Sofia, A., & Syamsurizal, I. (2010). Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil dengan Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Dan Kotamadya di Jawa Barat. Penelitian-Pendidikan, 387.
Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 1(2), 142–154. https://doi.org/10.1016/j.ins.2004.04.013
Wahyuni, P. H. A. (2009). Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota se-Jawa-Bali). In The 3rd National Conference UKWMS. Surabaya.
Wulandari, Y. (2014). Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Skripsi Universitas Negeri Padang.
Yusriadi, S. M. (2017). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Aceh. Agregat : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 211–220. https://doi.org/10.22236/agregat
